SBY Gusar, Ini Klarifikasi Antasari Azhar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antasari Azhar. ANTARA/Muhammad Deffa

    Antasari Azhar. ANTARA/Muhammad Deffa

    TEMPO.CO, Tangerang - Antasari Azhar, bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan klarifikasinya terkait kegusaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas isi wawancaranya di sebuah stasiun televisi swasta tentang kisah penyelamatan Bank Century.

    "Pak AA (Antasari Azhar) tidak pernah tahu rencana bail out BC (Bank Century) dan tidak pernah menerangkan bahwa dia mengetahui rencana bail out BC," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Antasari, kepada Tempo, Kamis 16 Agustus 2012.

    Antasari saat ini sedang menjalani masa hukuman 18 tahun karena perkara pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain. Dia yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Tangerang berharap masih akan mendapat remisi pada HUT RI Jumat 17 Agustus 2012 besok.

    Menurut Maqdir, kliennya itu khawatir kegusaran SBY itu berpangkal dari politisasi atas ucapannya yang bisa merugikan kepentingan hukumnya tersebut. “Benar bahwa dalam pertemuan terbatas dengan Presiden tanggal 9 Oktober 2008 itu tidak ada pembicaraan tentang bail out Bank Century,” kata Maqdir menirukan Antasari.

    Antasari menyebutkan justru Wakil Presiden Boediono yang pernah menemuinya di kantor KPK. Boediono menyampaikan rencana mau bail out Bank Indover. Terhadap rencana itu, Antasari menyatakan, sebaiknya tidak dilakukan, “Karena Bank Indover sudah terlalu lama mengalami kesulitan.”

    Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah isi berita yang mengutip hasil wawancara dengan Antasari. Dia bersumpah tidak ada pertemuan (rapat 9 Oktober 2008) yang dipimpinnya membahas penyelamatan Bank Century. “Berita ini, di samping tidak benar, juga menyesatkan,” kata SBY.   

    AYU CIPTA

    Berita lain:
    SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century
    Presiden SBY: Terima Kasih KPK
    SBY: Jangan Ada Intervensi dalam Penegakan Hukum

    Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami

    Polri Sewa Seabreg Pengacara, KPK Cuek


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.