Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Komnas HAM Sebut Lumpur Lapindo Kejahatan

image-gnews
Aksi treatrikal yang dilakukan aktivis lingkungan di Wisma Bakrie merupakan salah satu perkantoran milik Barkie Group, tempat PT  Wisma Bakrie, Jl Rasuna Said, Jakarta, (29/05). Mereka melakukan teatrikal sebagai
Aksi treatrikal yang dilakukan aktivis lingkungan di Wisma Bakrie merupakan salah satu perkantoran milik Barkie Group, tempat PT Wisma Bakrie, Jl Rasuna Said, Jakarta, (29/05). Mereka melakukan teatrikal sebagai "manusia lumpur", melumuri papan nama WIsma Bakrie 2 dengan lumpur untuk memperigati 6 tahunya tragedi lumpur lapindo Sidoarjo. TEMPO/Dasril roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menetapkan kasus lumpur Lapindo sebagai kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. Semburan lupur yang telah berlangsung sejak 2006 itu menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Komnas menyebut bencana lumpur di Sidoarjo sebagai ekosida alias pemusnahan lingkungan. Berikut kerugian yang terjadi akibat semburan lumpur Lapindo baik yang merusak lingkungan maupun membahayakan manusia:

- Sedikitnya 8.200 orang yang bermukin di desa-desa di sekitar lokasi semburan harus dievakuasi. Lebih dari 25.000 jiwa mengungsi akibat rusaknya 10.426 unit rumah dan 77 tempat ibadah.

-Lahan pertanian yang rusak mencakup 25,61 Hektare lahan tebu di Desa Renokenongo, Jatirejo, dan Kedungcangkring. Lahan padi seluas 172,39 hektare di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Basuki Jabon, dan Pejarakan Jabon.

-Musnahnya lebih dari 1.600 ekor hewan ternak seperti unggas, kambing, sapi, dan kijang.

-30 pabrik  terpaksa menghentikan produksi dan memberhentikan ribuan tenaga kerja dengan total jumlah 1.873 orang.

-Tak berfungsinya empat kantor pemerintahan, sekolah, Markas Koramil Porong serta rusaknya jaringan listrik dan telepon akibat terjangan lumpur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-Meledaknya pipa gas pertamina yang menewaskan 14 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Korban tewas adalah pekerja dan petugas keamanan yang sedang memperbaiki dampak semburan lumpur.


Pemusnahan lingkungan akibat semburan ini berdampak sangat besar. "Sayangnya Komnas tidak bisa memasukkannya ke dalam kategori pelanggaran HAM berat karena undang-undang kita tak mendukung," kata Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh, Rabu 15 Agustus 2012.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memang hanya mengenal dua jenis kejahatan sebagai pelanggaran HAM berat, yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan. Oleh sebab itu, Komnas  berencana memasukkan klausul mengenai ekosida dalam amandemen UU Nomor 26 tahun 2000  tentang pengadilan HAM.  

ANGGRITA DESYANI

Berita Terpopuler:
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?

Arkeolog Ini Temukan Piramida via Google Earth

Nasib Penggalian Bunker di Bawah Kantor Jokowi

SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century

Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami

Polri Sewa Seabreg Pengacara, KPK Cuek

Di Masjid Kalideres Fauzi Bowo Ingatkan Bang Kumis

Cincin Kawin Angelina Jolie Senilai Rp 7,4 Miliar

Hadapi KPK, Polisi Sewa Pengacara

Gisel Kesal Ditinggal Gading Martin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.


Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Mohammad Choirul Anam. ANTARA FOTO
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.


Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

18 September 2017

Massa yang mengepung Gedung LBH Jakarta terlibat bentrok di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.


Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada sedikitnya 20 rekomendasi yang kemungkinan bakal ditolak atau menjadi catatan oleh Indonesia.


Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyebutkan negara memiliki tiga mandat berkaitan dengan upaya pelestarian kebudayaan.