Kuasa Hukum Polri Nilai UU KPK Lemah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas  KKPK  di lobi gedung Koorps lalu lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, saat melakukan penggeledahan terkait kasus Korupi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

    Petugas KKPK di lobi gedung Koorps lalu lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, saat melakukan penggeledahan terkait kasus Korupi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta: Anggota tim kuasa hukum Mabes Polri, Fredrich Yunandi, menilai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengatur  struktur dan wewenang KPK sendiri. “Sedangkan hukum utama yang harus dipenuhi semua lembaga penegak hukum adalah KUHP dan KUHAP,” katanya, ketika dihubungi Selasa 14 Agustus 2012.

    Dalam sengketa perebutan hak penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji Surat Ijin Mengemudi (SIM), banyak pihak mendesak penyidik polisi mundur dan menyerahkan kasus itu ke KPK, dengan menyitir bunyi UU KPK sebagai landasan argumentasi. Pada UU itu memang disebutkan kalau KPK sudah menangani sebuah kasus korupsi, maka lembaga penegak hukum lain tidak boleh ikut campur. “Padahal UU KPK itu hanya aturan tambahan dari KUHAP dan KUHP sebagai hukum utamanya,” kata Friedrich.

    Friedrich menegaskan bahwa KPK bukanlah lembaga yang kebal hukum dan tak punya kesalahan.  Saat ini, dia dan sejumlah advokat lain sedang mengumpulkan bukti kesalahan KPK. “Kalau sengketa ini tak selesai lewat dialog, ya kita selesaikan di pengadilan,” katanya.

    SUNDARI

    Berita Terpopuler:
    Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi

    PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta

    Berita Ular Piton Metro TV Diprotes

    Kapolri Sebut KPK Seperti Garong

    MiG-23 yang Ditembak Jatuh Beredar di Youtube

    Batu Apung Seluas Israel Mengambang di Pasifik

    Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo

    Ini Alasan Polisi Tak Serahkan Kasus Simulator SIM

    Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke

    Lima Kubu Berdiri di Belakang Kapolri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.