Kapolri Pasang Badan karena Kecolongan RUU Kamnas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kiri) memeriksa pasukan pada upacara gelar pasukan Operasi Ketupat 2012 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (10/9). ANTARA/Zabur Karuru

    Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kiri) memeriksa pasukan pada upacara gelar pasukan Operasi Ketupat 2012 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (10/9). ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Timur Pradopo dinilai sengaja pasang badan dalam sengketa penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji SIM karena sebelumnya dikritik perwiranya. Timur dinilai lembek dan terlalu kompromistis sampai-sampai membiarkan RUU Keamanan Nasional lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami tidak diajak berembug,” kata seorang perwira polisi kepada Majalah Tempo yang terbit pekan ini.

    Pada RUU Kamnas yang terdiri dari tujuh bab dan 59 pasal, ada sejumlah pasal yang bisa menghilangkan kewenangan polisi. Dalam Pasal 42, misalnya, penanggulangan keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan badan lain yang dianggap memiliki otoritas. Ini bisa ditafsirkan Polisi Perairan, yang berada di bawah Polri, bakal dihapuskan.

    Selain itu, ada potensi tumpang tindih. Misalnya soal kewenangan penyadapan, pemeriksaan, dan penangkapan yang dimiliki "unsur keamanan nasional". Unsur keamanan nasional, menurut RUU itu, adalah polisi, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Padahal, kewenangan ini merupakan bagian dari penegakan hukum. TNI dan BIN bukan aparat penegak hukum.
     
    Karena deras dikritik di internal, Kapolri akhirnya bersikap keras pada KPK dalam kasus penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.

    Selengkapnya bisa dibaca di Majalah Tempo yang bisa diakses di sini.

    ANTON SEPTIAN

    Berita Terpopuler:
    Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang  

    Seks di Kampung Atlet Olimpiade

    Kasus Simulator SIM, Pemimpin KPK Disadap Polisi?

    Rhoma Bebas, Ini Komentar Artis Dangdut Jatim

    Van Persie Dicemooh Fans Arsenal

    PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta

    Wanita Ini Tikam Calon Suami di Hari Pernikahan

    Detik.com Tak Bisa Diakses Karena Listrik Meledak

    Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi

    Soal Ceramah, Rhoma Irama Kutip Ucapan Jimly


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.