Alasan Polisi Emoh Serahkan Kasus Simulator SIM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas  KKPK  di lobi gedung Koorps lalu lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, saat melakukan penggeledahan terkait kasus Korupi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

    Petugas KKPK di lobi gedung Koorps lalu lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, saat melakukan penggeledahan terkait kasus Korupi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Kepolisian RI rupanya mati-matian menahan agar kasus korupsi simulator di Korps Lalu Lintas agar tidak sepenuhnya disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, jika itu dilakukan, penyimpangan pada proyek-proyek sejenis di Korps Lalu Lintas akan juga terbongkar. “Ada banyak proyek yang nilainya ratusan miliar,” kata seorang perwira polisi kepada Tempo, pekan lalu.

    Laporan Utama Majalah Tempo pekan ini yang mengulas ada apa di balik keengganan Mabes Polri melepas kasus ini ke KPK bisa dibaca di sini.

    Selama ini Markas Besar Kepolisian memperoleh kemudahan dalam proyek pengadaan menggunakan dana alokasi penerimaan negara bukan pajak. Sepanjang 2011, pagu pos ini di dalam daftar isian proyek Polri tercatat Rp 3,12 triliun--melompat 74,4 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,79 triliun.

    Kementerian Keuangan mengizinkan Kepolisian menggunakan langsung 90 persen penerimaan yang berasal dari pengurusan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, buku pemilik kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, juga mutasi antardaerah. “Dana ini yang dipakai untuk membiayai sejumlah pengadaan di Korps Lalu Lintas,” kata seorang sumber.

    Pada 2011, Korps Lalu Lintas juga menangani pengadaan material tanda nomor kendaraan bermotor senilai Rp 702,5 miliar. Proyek ini digarap Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Direktorat Lalu Lintas.

    Belakangan, seluruh pengadaan bahan baku pelat nomor kendaraan ini diserahkan ke Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Dalam wawancara dengan Tempo pada Mei lalu, Budi membenarkan soal ini. “Saya dan Primkoppol bekerja sama,” ujar pemilik perusahaan peleburan aluminium di Kilometer 57, Kerawang, Jawa Barat, ini.

    Kepada wartawan, Jenderal Timur Pradopo memastikan akan mengusut semua petinggi Kepolisian yang terlibat. “Kalau ada keterangan saksi dan bukti yang mendukung, akan kami telusuri,” ujarnya.

    Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna membantah pernah menerima uang terkait proyek Korps Lalu Lintas. "Saya pusing juga, kapan menerima uangnya," katanya. “Buktikan saja itu.”

    Total nilai proyek Korps Lalu Lintas Polri bisa dibaca di sini.

    SETRI YASRA

    Berita Terpopuler:
    Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang  

    Seks di Kampung Atlet Olimpiade

    Kasus Simulator SIM, Pemimpin KPK Disadap Polisi?

    Rhoma Bebas, Ini Komentar Artis Dangdut Jatim

    Van Persie Dicemooh Fans Arsenal

    PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta

    Wanita Ini Tikam Calon Suami di Hari Pernikahan

    Detik.com Tak Bisa Diakses Karena Listrik Meledak

    Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi

    Soal Ceramah, Rhoma Irama Kutip Ucapan Jimly


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.