SBY Diminta Tak Minta Maaf pada Korban 1965  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 24-7, 2012. Priyo Budi Santoso meminta agar hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 tidak terulang kembali dimasa-masa depan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 24-7, 2012. Priyo Budi Santoso meminta agar hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 tidak terulang kembali dimasa-masa depan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Bandung – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta maaf pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, termasuk korban pembantaian tentara dan pemuda pada 1965 silam, ditentang sejumlah kalangan.

    Sabtu, 4 Agustus 2012, penolakan itu dideklarasikan dalam bentuk penandatangan petisi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Hadir dalam deklarasi itu: Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP dan Nuriana, serta politikus lokal Jawa Barat seperti Otje Popong Djundjunan, Cece Padmadinata, Uu Rukmana, dan Kiki Syahnakri. Para penanda tangan petisi juga mewakili organisasi seperti Pepabri, BPK 45 Jabar, LVRI, Pemuda Pancasila, dan Majelis Ulama Indonesia.

    Politikus Golkar, Priyo Budi Santoso, menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu melihat ke depan, melupakan masa lampau dan berdamai dengan sejarah. “Itu jauh lebih baik ketimbang kita lebih berkutat pada masa lalu. Itu tidak pernah selesai,” katanya.

    Seniornya di Golkar, Solihin GP, menuding rencana permintaan maaf Presiden SBY didorong oleh kader-kader komunis yang telah menyusup ke pemerintahan. Solihin mendesak agar kader komunis itu ditolak masuk kembali ke dalam sistem pemerintahan. “Pemerintah tidak boleh lemah, komunisme itu dosanya banyak,” katanya tegas.

    Dalam deklarasi yang dibacakan Ketua KNPI Jabar, Husni Farhani Mubarok, para penandatangan petisi menegaskan penolakan atas kembalinya ideologi komunisme di Indonesia. Selain itu, mereka juga menolak rencana Presiden SBY untuk meminta maaf kepada para korban pembunuhan massal 1965. Mereka juga menolak adanya pengadilan HAM ad hoc terhadap pelaku pembunuhan ratusan ribu orang yang dituduh PKI pada 1965, seperti rekomendasi Komnas HAM. “Terakhir, kami menuntut pemerintah mewujudkan keadilan sosial secepatnya,” kata Husni.

    ANWAR SISWADI

    Berita Terpopuler:
    Ceramah SARA, Ini Pernyataan Rhoma Irama

    Kicauan Luna Maya Soal Foto Mirip Dirinya

    5 Kejanggalan Kasus Simulator SIM

    Anak Buah yang Pernah Menyulitkan Presiden SBY

    Macaulay Culkin Hidupnya Tinggal 6 Bulan?

    Polemik Rhoma Irama, Jokowi Nyanyi ''Darah Muda''

    Dituding Sebarkan Foto Luna Maya Mabuk, Tyas Kaget

    Jokowi Tak Akan Laporkan Rhoma Irama

    Punya Bokong Gede Bisa Terhindar Diabetes

    Djoko Susilo Dinonaktifkan Sebagai Gubernur Akpol


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.