Lima Keanehan Operasi Polisi ke Ogan Ilir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar 5.000 petani dari 21 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, didampingi aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Jumat (20/7). ANTARA/Yudi Abdullah

    Sekitar 5.000 petani dari 21 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, didampingi aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Jumat (20/7). ANTARA/Yudi Abdullah

    TEMPO.CO, Jakarta: Indonesia Police Watch menilai setidaknya ada lima keanehan pada 'sweeping' polisi ke Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat 27 Juli 2012 lalu. Operasi itu berujung kerusuhan massa yang menewaskan seorang bocah 12 tahun.

    Keanehan pertama, IPW mempertanyakan kesahihan laporan adanya pencurian pupuk milik PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis oleh warga.  "Jika pun benar, apakah semua warga terlibat hingga harus Brimob turun tangan sweeping?" kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane saat dihubungi Tempo, Ahad 29 Juli 2012.

    Keanehan kedua, soal dasar hukum hingga Polda Sumatera Selatan menurunkan Brigade Mobil ke pemukiman warga. Jika untuk mencari pencuri pupuk, kata Neta, Brimob tak cocok untuk menanganinya. Melainkan cukup memerintahkan petugas satuan reserse kriminal.

    Kemudian, keanehan selanjutnya adalah alasan polisi bahwa aksi tersebut bukan penyerbuan ataupun sweeping, melainkan patroli dialogis. Polri, kata Neta, tak mengenal adanya patroli dialogis. "Kalau pun ada operasi dialogis sifatnya tertutup, dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat," kata dia.

    Keanehan keempat adalah soal siapa yang menjadi komando atas sweeping tersebut. Mustahil jika Kapolda, Direktur Operasi dan Kasat Brimob tak tahu siapa yang memerintahkan sweeping. "Apakah ada perintah dari perusahaan (PTPN VII)?" tanya Neta.

    Keanehan terakhir adalah siapa yang membiayai operasi 'sweeping' ini. Neta menduga, sebagai perusahaan yang bermasalah dengan warga, PTPN VII adalah penyandang dana dari operasi tersebut. Jika benar demikian, kata dia, itu merupakan bentuk gratifikasi atau suap. "Jadi pihak  perusahaan pun juga harus diperiksa," kata dia.

    Menurut Neta, bukan rahasia lagi kalau polisi sering meminta 'upah' dari jasa pengamanan yang dilakukannya. Sebagai contoh pengamanan sebuah acara konser musik, kata dia, dalam perumusan perijinan pihak kepolisian biasa mengajukan 'kesepakatan' dengan pihak penyelenggara. 'Kesepakatan upah' itu meliputi biaya konsumsi, biaya transportasi, hingga honor harian untuk tiap personel. "Itu untuk konser. Tapi untuk pengamanan perusahaan ya hampir sama seperti itu," kata Neta.

    INDRA WIJAYA

    Berita Terpopuler:
    Dahlan Iskan Disindir Komnas HAM: Bisanya Urus Tol

    30 Persen Mahasiswa ITB dari Keluarga Kaya Raya

    Ahok Diserang Akun @cinta8168

    Runtuhnya ‘Tembok Tabu’ Olimpiade

    NasDem Pede Kalahkan Demokrat di Pemilu 2014

    AC Milan Permalukan Chelsea

    Berpuasa di Kutub Utara

    Indonesia Didesak Selesaikan Masalah Rohingya

    Ma''ruf Amin Sarankan Pemilih Islam Coblos Foke 

    Robert Pattinson Akan Berbicara dengan Rupert


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.