Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orang Sakit 'Sumbang' Separuh Pendapatan Jember  

image-gnews
Logo RSD Dr Soebandi Jember.
Logo RSD Dr Soebandi Jember.
Iklan

TEMPO.CO , Jember: Orang sakit ternyata tetap menjadi salah satu penyumbang cukup tinggi dalam pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Rabu, 25 Juli 2012, Ketua Komisi C DPRD Jember Mohammad Asir mengatakan lebih dari 50 persen pendapatan daerah 2011 didapatkan dari pendapatan rumah sakit milik daerah dan Puskesmas.

"Dari total pendapatan daerah yang diterima sebanyak Rp 200,2 miliar, 'sumbangan' dari orang sakit Rp 92, 77 miliar," ujarnya.

Pendapatan itu disumbang dari rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan. Dalam setahun terakhir, ada peningkatan pendapatan dari pasien rawat inap, rawat jalan dan pembelian obat-obatan di 49 puskesmas dan tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) yakni RSD dr Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung.

Sebanyak 49 puskesmas menyumbang Rp 4 miliar, RSD Balung sebanyak Rp 12,36 miliar, dan RSD Kalisat sebanyak Rp 5,6 miliar.

Pengelola RSD dr Soebandi Jember menyatakan pendapatan melebihi target yang ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember. Dalam APBD 2011 ditetapkan target pendapatan dari RSD dr Soebandi Rp 70 miliar. Ternyata realisasi pendapatan melebihi target yakni mencapai Rp 70.811.804.557 atau 101,16 persen.

"Alhamdulillah melebihi target yang ditetapkan dalam APBD, tercapai lebih dari 100 persen. Ada kelebihan pendapatan sekitar Rp 800 juta," ujar Direktur RSD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita.

Pendapatan di RSD dr Soebandi Jember terdiri dari pendapatan pasien umum, pendapatan obat, ambulans, Askes, Jamkesmas dan Jamkesda/SPM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari pendapatan pasien umum, RSD dr Soebandi memperoleh Rp 19.488.630.907. Sedangkan dari pendapatan obat mencapai Rp 14,5 miliar, dari ambulans sebesar Rp 590 juta, dari Askes mencapai Rp 17,7 miliar dan dari Jamkesmas mendapatkan Rp 15,9 miliar. Sedangkan dari Jamkesda atau pasien yang menggunakan surat pernyataan miskin atau Jamkesmas non kuota mencapai Rp 2.461.931.232.

Yuni mengatakan untuk pasien Jamkesda, sebenarnya pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp 4 miliar. "Hanya terealisasi Rp 2,4 miliar itu karena molornya pengesahan APBD tahun 2011. Jadi angka itu hanya untuk bulan Agustus ke belakang hingga Desember," katanya.

Namun realisasi yang lain seperti pendapatan dari Askes melebih target dari target Rp 13 miliar tercapai Rp 17 miliar. Yuni berjanji akan semakin memperbaiki pelayanan di rumah sakit, sehingga warga makin percaya untuk berobat ke rumah sakit daerah tersebut.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita lain:
Ahok Sambut Serangan @triomacan2000 dengan Tertawa

Soal Masa Jabatan? Ahok Tangkis @TrioMacan2000

Sebulan Lebih Penulis Skandal Lapindo Belum Ketemu

Israel Siap Perang Terbuka dengan Iran

Jokowi Jualan Boneka Kotak-kotak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan pidato tentang Raperda APBD Perubahan 2023 di gedung DPRD DKI, Senin, 11 September 2023. TEMPO/Nur Khasanah
RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.


Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.


Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.


Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.


Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

23 November 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu


Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

9 November 2021

Penandatanganan berita acara oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan unsur Pimpinan DPRD Dharmasraya, usai Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, Senin (8/11/21).
Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.


PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

30 November 2020

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.


Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

6 Februari 2020

raihan prestasi Bima Arya bersama jajaran Pemkot Bogor dalam melayani wargaKota Bogor mulai dari pencegahan macet di kawasan Kebon Raya Bogor,
Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.


Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

14 November 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.


Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

12 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.