Wamendikbud: Waspadai Jebakan Malaysia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Mendikbud bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. ANTARA/Widodo S. Jusuf.

    Wakil Mendikbud bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. ANTARA/Widodo S. Jusuf.

    TEMPO.CO, Jakarta:  Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, meminta seluruh elemen bangsa tidak lengah dalam menjaga warisan budaya Indonesia. Munculnya polemik antara Indonesia dan Malaysia soal klaim tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan, menurutnya, harus menjadi pelajaran di masa depan. "Kita tetap harus waspada," kata Wiendu di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2012.

    Wiendu juga meminta seluruh elemen bangsa agar tidak terkecoh dengan berbagai tindakan Malaysia yang ingin mengklaim warisan budaya Indonesia. "Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak mengklaim, cuma mau mencatatkan (ke dalam akta budaya mereka). Justru itu yang tidak kita mau," katanya berang. "Mencatatkan kok dibawa ke dalam akta kebangsaan mereka? Itu namanya sama saja memiliki. Kita tidak mau terjebak dalam hal itu," ujar Wiendu.

    Sejauh ini, ia menyatakan, pemerintah Malaysia sudah setuju untuk tidak memasukkan tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan ke dalam akta warisan kebudayaan mereka. "Sudah oke. Mereka tidak akan memasukkan itu," kata Wiendu.

    Menurut dia, pernyataan Malaysia tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Y.A.B Tan Sri Dato’ Muhyiddin Haji Mohd. Yassin saat bertemu Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Selasa, 3 Juli 2012, lalu.

    "Dijelaskan secara lisan bahwa mereka tidak akan memasukkan (dua kebudayaan Indonesia itu) dalam daftar kebudayaannya," ujar Wakil Menteri Bidang Kebudayaan ini. "(Pernyataan) itu penting sekali,” katanya. 

    Pemerintah Malaysia juga berjanji memberikan nota penjelasan tertulis kepada pemerintah RI ihwal polemik klaim tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan. "Penjelasan tertulis ini akan dikirim melalui nota diplomasi karena nota diplomasi tertulis kita juga sudah kita kirimkan ke sana (Malaysia)," ucap Wiendu.

    Meski tak memberikan penjelasan mengenai batas waktu pengiriman nota tertulis itu, Wiendu berpendapat nota tersebut sangat diperlukan pemerintah RI demi adanya bukti tertulis. "Lidah tak bertulang," kata dia.

    PRIHANDOKO

    Berita Terpopuler:
    Maia Estianty: Ariel I Love You

    Jokowi Mulai Dikawal Polisi

    SBY: Allah Selamatkan Indonesia

    Maia Estianty Bakal Nikah dengan Polisi?

    Mulai Hari Ini, Tak ada Tahu dan Tempe

    Dhani Minta Maia Sering Temui Anak-anak

    CEO Liga Inggris Minta Maaf pada PSSI

    Kisruh Anang-KD, Ashanty Merasa Tersudut

    Banyak Akademisi Indonesia Dimanfaatkan Malaysia

    Pemain Muda Arsenal Dituduh Hina Yahudi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.