Ruhut: Sudahlah, Anas Mundur Saja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri acara HUT ke 8 Gerakan Aman, Adil dan sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri acara HUT ke 8 Gerakan Aman, Adil dan sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku masih pro kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun, menurut dia, KPK baru mampu menangkap pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang sebagai tersangka pertama, lembaga antirasuah akan segera menangkap pejabat di tingkat yang lebih atas.

    “Makanya, sudahlah, Anas mundur saja. Kalau makin lama menunggu, makin banyak dari kami yang terkena imbasnya,” ujar Ruhut kepada Tempo, Jumat, 20 Juli 2012.

    Ruhut menyatakan pihaknya ingin segera menekan agar Anas Urbaningrum mundur. Namun, peraturan dalam partai membuatnya harus menunggu sampai Anas ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau sudah jadi tersangka, otomatis kami akan mengadakan kongres luar biasa,” kata dia.

    Ruhut sangat menyesalkan sikap Anas yang terus bertahan. Sikap Anas membuat partai Demokrat mengalami kerugian yang sangat besar. Salah satunya turunnya peringkat partai menjadi di bawah 10 persen.

    “Kalau sudah begini hanya Pak SBY yang bisa mengangkat kami. Makanya, sudah. Anas legowo saja,” ujar Ruhut.

    Dalam berbagai kesempatan, Anas membantah tudingan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Menanggapi pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, 27 Juni lalu, Ketua Umum Partai Demokrat ini justru balik bertanya soal proyek Hambalang. "Saya jelaskan tidak tahu dan bagaimana proyek Hambalang itu," kata dia.

    Sebelumnya KPK menetapkan tersangka korupsi Hambalang yang pertama, Deddy Kusnidar. Deddy merupakan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. Dia adalah pejabat setingkat eselon III.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Deddy diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek tersebut. Salah satu unsur yang ditelusuri lembaga antikorupsi itu adalah penggelembungan dana megaproyek tersebut. Bambang yakin tindakan Deddy mengakibatkan kerusakan negara. “Tapi jumlah kerugian negaranya belum bisa disebut sekarang,” katanya.

    ELLIZA HAMZAH

    Berita terpopuler lainnya:
    Angelina Sondakh Menikah di Rutan KPK?
    Hati-hati Gunakan Kata ''Butuh'' di Malaysia 

    Anak Surabaya Ini Dikontrak Klub Liga Spanyol

    Kenapa Pemerintah Putuskan 1 Ramadan Sabtu?

    Ini Model Prancis Yang Temani Balotelli

    Robot ''Teman Tidur'' Mulai Dipasarkan di Cina  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.