Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelacur dan Mucikari Demo Kantor DPRD  

image-gnews
REUTERS/Maurizio Belli
REUTERS/Maurizio Belli
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Puluhan penghuni lokalisasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 18 Juli 2012, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka menolak kebijakan pemerintah Banyuwangi untuk menutup seluruh lokalisasi selama Ramadan.

Demonstran yang muncul adalah penghuni lokalisasi Padang Pasir, Pakem, Ringintelu, dan Turian. Mereka terdiri atas perempuan seks komersial, mucikari, dan warga sekitar lokalisasi. Mereka bergabung dalam Gerakan Pejuang Rakyat Banyuwangi.

Kordinator aksi, Endras Puji Yuwono, menyesalkan kebijakan Pemerintah Banyuwangi menutup empat lokalisasi dalam enam bulan terakhir ini. Menurut dia, penutupan tersebut tanpa pemberitahuan pada penghuni. "Tiba-tiba Satpol PP mengirim surat pengosongan dan mendirikan plang penutupan permanen," kata dia, Rabu 18 Juli 2012.

Endras mengatakan, penutupan lokalisasi akan berdampak besar pada ekonomi warga dan kesehatan masyarakat. Sebab, adanya lokalisasi telah memberikan manfaat ekonomi, tidak hanya kepada pelakunya langsung, tetapi juga kepada warga sekitar.

Adanya lokalisasi, kata Endras, membuat data penyebaran HIV/AIDS menjadi lebih terkontrol. "Kalau lokalisasi ditutup akan muncul lokalisasi tersembunyi yang sulit terdata," katanya.

MK. Abbas, perwakilan massa yang lain, mendesak pemerintah Banyuwangi untuk membatalkan kebijakan itu. Dia juga meminta DPRD untuk menolak kebijakan Pemda menutup lokalisasi.

Ketua Komisi Perekonomian DPRD Ismoko menyesalkan kebijakan penutupan lokalisasi tanpa melakukan komunikasi dengan warga. Padahal, penutupan lokalisasi akan berdampak besar pada kesejahteraan warga serta mengancam kesehatan. "Dampak lokalisasi ini yang tidak pernah dibicarakan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, DPRD akan berkirim surat ke Bupati Banyuwangi untuk meninjau ulang kebijakannya dan akan memanggil seluruh pihak terkait.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi, Iskandar Azis, mengatakan, kebijakan menutup lokalisasi tersebut merupakan komitmen antara Pemerintah Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur. Namun tidak ada target kapan seluruh lokalisasi sudah harus ditutup. "Penutupan dilakukan bertahap dengan memberi pelatihan kerja kepada penghuni lokalisasi," kata dia.

Iskandar Azis menjelaskan, di Banyuwangi terdapat 14 lokalisasi dengan jumlah PSK pada tahun 2011 sebanyak 640 orang. PSK yang bukan warga asli Banyuwangi telah dipulangkan sehingga per tanggal 25 Juni 2012 jumlahnya tersisa 181 orang.

IKA NINGTYAS

Berita Terpopuler:
Jokowi-Ahok Terima 40 Juta Dolar dari Vatikan?

Juara American Idol Terpesona Indonesian Idol

Pemain Muda Indonesia Ini Dipuji Mirip Xavi

Misteri Terjawab, Wanita Itu Istri Jong Un

Demi Tujuan Ini, Sultan Rela Tinggalkan Golkar

Kalla Pilih Pinangan Mana, Gerindra atau NasDem?

Dianggap Aneh, 7 Olahraga Ini Dihapus di Olimpiade

Warisan Abadi Marissa Mayer di Google

Kalah Hitung Manual, Ini Komentar Tim Foke

Marissa Mayer Hamil 5 Bulan Saat Dipinang Yahoo!


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kader PSI Ade Armando Singgung Dinasti di Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD DIY: Perlu Belajar Sejarah

2 hari lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Kader PSI Ade Armando Singgung Dinasti di Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD DIY: Perlu Belajar Sejarah

Ade Armando semestinya lebih cermat dalam memberikan pernyataan, kecuali memang demikian sikap politiknya.


Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

14 hari lalu

Universitas Airlangga. unair.ac.id
Cerdasan Politik Generasi Z, BEM FISIP Universitas Airlangga Adakan Debat Caleg Muda

BEM FISIP Universitas Airlangga menghadirkan tiga caleg muda yang berasal dari tiga partai politik dari poros koalisi yang berbeda.


RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

17 hari lalu

RSUD Tangerang Selatan. Rsu.tangerangselatankota.go.id
RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

RSU Tangsel menyediakan tiga dokter jiwa untuk menangani para caleg yang gagal dalam Pemilu 2024.


Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

17 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Anggota Bawaslu di Medan Terjaring OTT Polda Sumut, Begini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

19 hari lalu

Rapat Kerja Komisi D DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Depok membahas permasalahan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menekan angka stunting di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat 17 November 2023. Program PMT Lokal Kota Depok viral dan menuai kritik yang luas. TEMPO/Ricky Juliansyah
DPRD Depok Cecar Dinas Kesehatan Soal Viral Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal

Komisi D DPRD Kota Depok mencecar Dinas Kesehatan Kota Depok terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tengah menjadi sorotan publik.


Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

19 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bawaslu Hentikan Sementara Keanggotaan AH Sebagai Komisioner di Medan yang Terjerat OTT

Bawaslu belum bisa memberhentikan permanen Azlansyah Hasibuan karena belum ada keputusan hukum yang tetap.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

20 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

22 hari lalu

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Inilah Daftar Caleg Bekas Narapidana Korupsi di Pemilu 2024 Temuan ICW

ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi menjadi calon legislatif atau caleg di Pemilu 2024. Ini daftarnya.


KPU Tangsel Sebut Keterwakilan 30 Persen Caleg Perempuan dalam Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi

29 hari lalu

Pekerja tengah melipat suara suara Pilkada Kota Tangerang Selatan di Gudang KPUD Tangsel, Kamis 26 November 2020. Pilkada Kota Tangsel 2020 yang diikuti tiga pasangan calon, yakni Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Siti Nur Azizah dan Ruhamaben serta Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. TEMPO/Nurdiansah
KPU Tangsel Sebut Keterwakilan 30 Persen Caleg Perempuan dalam Pemilu 2024 Sudah Terpenuhi

KPU Tangerang Selatan mencatat keterwakilan 30 persen caleg perempuan dalam Pemilu 2024 sudah terpenuhi.


Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung

30 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 12 Caleg Eks Napi Berebut Kursi DPRD Bangka Belitung

12 Caleg eks napi masuk dalam DCT untuk DPRD Bangka Belitung pada Pemilu 2024. Bawaslu kesulitan mengawasi keabsahan mereka.