Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Garut, Sekolah Boleh Tentukan Tarif Siswa Baru  

image-gnews
Sejumlah siswa baru mengikuti masa orientasi peserta didik baru di sebuah SMPN di Jakarta (13/7). TEMPO/Tony Hartawan
Sejumlah siswa baru mengikuti masa orientasi peserta didik baru di sebuah SMPN di Jakarta (13/7). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat membolehkan sekolah untuk mematok tarif penerimaan siswa baru. Alasannya karena anggaran yang tersedia tidak dapat menutupi kebutuhan operasional sekolah.

“Kewajiban untuk mengembangkan pendidikan itu adalah kewajiban semua pihak termasuk orang tua siswa dan komite sekolah,” ujar Bupati Garut, Aceng H M Fikri, Selasa, 3 Juli 2012.

Menurut dia, kebutuhan sekolah saat ini hanya dapat dianggarkan dari dana bantuan operasinal sekolah atau BOS. Itu juga baru mengakomodir sekolah di tingkat SD dan SMP,

Sedangkan di tingkat SMA dan SMK tidak ada. Sementara untuk memperbaiki kerusakan ruangan hanya ditanggulangi dari dana alokasi khusus. Dana ini pun hanya diterima sebagian sekolah.

Karena itu, Aceng mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan bupati terkait larangan pungutan penerimaan siswa baru. Dia juga menilai pungutan yang diberlakukan sekolah dianggap tidak akan memberatkan para orang tua siswa. Soalnya, jumlah uang yang harus disetorkan ke sekolah itu berdasarkan keputusan bersama antara pihak sekolah, orang tua siswa dan komite sekolah.

Karena itu Aceng meminta para orang tua tidak mengadukan permasalahan pungutan penerimaan siswa baru ke anggota dewan. “Kalau ada yang keberatan sebaiknya melakukan penolakasan saja, jangan samapai mengadu ke dewan segala,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan setiap SD dan SMP dilarang untuk melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru. Namun kebijakan itu diserahkan ke tiap pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. “Leading sektornya ada di kabupaten dan disdik, jadi tanya langsung ke bupatinya,” ujarnya saat kunjungan kerja di Garut.

Dia meminta agar masyarakat untuk melaporkan pihak sekolah bila terjadi penyimpangan. Hal itu untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan ke pihak sekolah. “Jangan secara umum, tapi harus spesifik karena sekolah SD dan SMP dikita ini 24 ribu dan SMA 18 ribu, jadi kita harus main data,” ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terpopuler lainnya:
Bahaya di Balik Jus Buah
Awal Ramadhan Muhammadiyah dan NU Berbeda
Inilah Tujuh Tanda Pasangan Berselingkuh

Soft Drink Ternyata Mengandung Alkohol

Korupsi Al-Quran Ganggu Citra Golkar dan Ical

\'\'Ritual\'\' Jokowi Sebelum Kampanye 

Kamar Termurah di Hotel Ini Rp 12,46 juta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Biaya Pendidikan Pilot di 5 Sekolah Penerbangan, Tembus Rp 1,8 M

15 Agustus 2023

Ilustrasi pilot. Istimewa
Biaya Pendidikan Pilot di 5 Sekolah Penerbangan, Tembus Rp 1,8 M

Biaya pendidikan pilot berkisar Rp500 jutaan sampai Rp1,8 miliar tergantung jenis lisensi, meliputi Lisensi Pilot Pribadi (PPL) hingga Lisensi Pilot Komersial (CPL)


Cara Daftar PIP Kemendikbud 2023, Cek Syarat dan Besaran Bantuannya

6 Juli 2023

Sejumlah siswa menyeberangi Sungai Ciujung untuk sekolah di Desa Sukaluyu, Cikadu, Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 10 Agustus 2022. Siswa menerjang sungai karena tidak ada akses jalan lain untuk menuju sekolah mereka sejak 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Cara Daftar PIP Kemendikbud 2023, Cek Syarat dan Besaran Bantuannya

Simak cara daftar PIP Kemendikbud 2023 di sini.


BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

4 Oktober 2022

Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah. shutterstock.com
BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Anak dalam Setahun

3 Agustus 2020

Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia
Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Anak dalam Setahun

Biaya sekolah semakin mahal, apalagi swasta. Untuk itu, orangtua perlu menyiapkan dana pendidikan lebih awal. Begini caranya.


Susul Gopay, OVO Juga Siap Layani Pembayaran SPP

19 Februari 2020

Ilustrasi GoPay atau GoBills. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Susul Gopay, OVO Juga Siap Layani Pembayaran SPP

OVO menyatakan siap menyusul pesaingnya, Gopay, untuk melayani pembayaran biaya sekolah alias SPP.


Jadi Kenyataan, Kini Bayar SPP Benar-benar Bisa Pakai Gopay

17 Februari 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 30 November 2019. Acara tersebut mengangkat tema
Jadi Kenyataan, Kini Bayar SPP Benar-benar Bisa Pakai Gopay

Kini, biaya sekolah seperti SPP bisa dibayar dengan Gopay melalui fitur Gojek GoBills.


Kiat Jessica Iskandar Mengumpulkan Biaya Sekolah Anak

7 Desember 2018

Jessica Iskandar bersama putranya, El Barack, menyapa sejumlah anak asuh di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi di Jakarta, Selasa, 12 Juni 2018. TEMPO/Nurdiansah
Kiat Jessica Iskandar Mengumpulkan Biaya Sekolah Anak

Meski baru berusia 4 tahun, anak Jessica Iskandar sudah punya penghasilan sendiri yang cukup besar sehingga cukup untuk biaya sekolahnya nanti.


Biaya Sekolah Anak Mahal, Ini yang Dilakukan Eriska Rein

28 November 2018

Eriska Rein. Tabloidbintang.com
Biaya Sekolah Anak Mahal, Ini yang Dilakukan Eriska Rein

Untuk mengantisipasi biaya sekolah anak yang mahal, Eriska Rein mengaku sudah mempersiapkan segalanya sejak dini.


BI: Tingginya Inflasi Inti Disebabkan Biaya Sekolah

3 Agustus 2018

Sejumlah siswa menunjukkan kartu gratis wajib belajar 12 tahun ketika Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyerahkan bantuan biaya sekolah di Yayasan Al-Khairiyah, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/8). ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala
BI: Tingginya Inflasi Inti Disebabkan Biaya Sekolah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan inflasi inti pada Juli 2018 sebesar 0,41 persen.


Bekasi Batal Berikan Dana Hibah Pendidikan ke Jawa Barat

10 Agustus 2017

Sebanyak 72 pelajar di SMA Negeri 10, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi nasibnya terkatung-katung. TEMPO|Adi Warsono
Bekasi Batal Berikan Dana Hibah Pendidikan ke Jawa Barat

Dana hibah sebesar Rp 40 miliar untuk membantu biaya pendidikan SMA/SMK dari Pemerintah Kota Bekasi batal diberikan ke provinsi Jawa Barat.