Iklan
TEMPO Interaktif, Solo:Kekhawatiran terjadinya 'serangan fajar' menjelang pelaksanaan pemungutan suara 5 April 2004 mulai terbukti. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo mengakui pihaknya mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan 'serangan fajar' yang dilakukan beberapa partai politik peserta pemilu atau para caleg sepanjang Minggu (4/4).Namun Panwaslu Solo menyatakan kesulitan untuk menindak karena keterbatasan saksi dan bukti untuk dapat menyeret para pelakunya. "Ketentuan mengenai money politics dalam UU Pemilu sangat sulit untuk diterapkan karena harus dibuktikan kesengajaan pemberian materi atau uang yang diterima calon pemilih dimaksudkan untuk mempengaruhi mereka," tukas Ketua Panwaslu Kota Solo Nyuwardi, Minggu (4/4).Nyuwardi mencontohkan hari ini (4/4) dirinya mendapatkan informasi dari seorang warga di Kampung Joyosuran, Pasar Kliwon, bahwa ada seorang caleg yang menghimpun warga setempat untuk mengumpulkan kartu pemilihnya. Sejauh ini, Panwaslu belum dapat menindak karena warga yang mengumpulkan kartu pemilihnya tidak diberi arahan apapun semisal diminta mencoblos partai atau calon tertentu. "Atas informasi ini kami memasang orang agar dapat menangkap basah. Sulit kalau berharap dari masyarakat sendiri yang melaporkan kepada kami," tukasnya.Selain pemberian uang, pembagian sembako dengan kedok penjualan sembako murah secara pintu ke pintu juga dilaporkan terjadi di beberapa kampung. Menurut Nyuwardi, sebuah partai politik melakukan penjualan sembako senilai kurang lebih Rp 25 ribu dengan harga di bawah Rp 5.000. "Kami akan menindaklanjuti tetapi kami tidak memiliki bukti bahwa penjualan sembako itu dimaksudkan mempengaruhi, karena dari laporan warga memang tidak ada pernyataan apapun dari si penjual agar memilih partai tertentu," tandasnya.Menurut Nyuwardi, money politics yang dipersepsikan oleh umum agak berbeda dengan ketentuan dalam UU Pemilu. Menurutnya, di dalam UU Pemilu tidak dikenal adanya politik uang tetapi larangan kepada seseorang yang sengaja untuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada pemilih untuk tidak memilih atau memilih partai tertentu. "Ketentuan ini menurut saya sudah usah, karena modus money politics tidak mungkin sevulgar itu," tandasnya.Dia menyebutkan pemberian bea siswa merupakan modus lain yang tidak mungkin bisa dijerat oleh UU tersebut. Pasalnya, caleg yang memberikan bea siswa dengan harapan akan ada balas budi atau tahu sama tahu dari keluarga yang diberi bea siswa tersebut tanpa harus meminta agar dirinya dipilih. Si penerima yang diharapkan menjadi saksi tidak ada yang mau buka suara."Kami mendapatkan laporan, ada caleg yang dilaporkan membagi-bagi bea siswa, tetapi ketika kami lakukan investigasi, ternyata caleg itu sudah setahunan lebih membagi-bagi bea siswa kepada masyarakat miskin. Pasal itu tidak cukup untuk menjerat pelaku yang modusnya seperti ini," tandasnya. Imron Rosyid - Tempo News Room
Iklan
