Anggota Dewan Tak Percaya Kondom Kurangi AIDS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengemas kondom ke dalam dus di pabrik kondom Mitra Rajawali Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/6). Kondom produksi anak perusahaan dari Rajawali Nusantara Indonesia ini hanya mampu merebut 2 persen pangsa pasar kondom di Indonesia. Sebagian produk untuk memasok kebutuhan BKKBN. TEMPO/Prima Mulia

    Pekerja mengemas kondom ke dalam dus di pabrik kondom Mitra Rajawali Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/6). Kondom produksi anak perusahaan dari Rajawali Nusantara Indonesia ini hanya mampu merebut 2 persen pangsa pasar kondom di Indonesia. Sebagian produk untuk memasok kebutuhan BKKBN. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan menggalakkan progam kampanye penggunaan kondom. Anggota Komisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengatakan program kondom tak layak dijadikan program prioritas. 

    "Kementerian semestinya lebih memprioritaskan jangkauan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin," kata Indra dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2012.

    Menurut Indra, saat ini ada banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat layanan kesehatan yang layak. Bahkan, masih banyak kasus rumah sakit yang menolak layanan kesehatan pada masyarakat miskin. Untuk mencegah penularan virus HIV dan AIDS, Indra menyarankan agar Kementerian lebih fokus pada kampanye bahaya seks berisiko.

    Kata Indra, saat ini dari seluruh kasus HIV dan AIDS di Indonesia, sebanyak 42,4 persen disebarkan melalui jarum suntik. "Seharusnya daripada kampanye kondom, Kementerian lebih memprioritaskan larangan pemakaian jarum suntik dan narkoba."

    Program kampanye kondom dinilainya justru berpotensi meningkatkan seks bebas di tengah masyarakat dan akan meningkatkan risiko penyakit lainnya. Penggunaan kondom juga dianggap tak efektif mencegah penularan HIV dan AIDS. "Saya dengan tegas menolak kampanye kondom ini."

    Anggota Komisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Chusnunia, juga menilai program kampanye kondom tak layak menjadi program prioritas. Kementerian, kata dia, harus bisa menjelaskan korelasi penggunaan kondom terhadap penurunan angka seks bebas dan aborsi.

    Menurut dia, daripada kampanye kondom, pemerintah lebih baik memprioritaskan penurunan angka kematian ibu dan anak. "Menteri juga harus mengutamakan perbaikan layanan kesehatan masyarakat sampai ke desa-desa."

    Anggota Komisi dari Fraksi Demokrat, Subagyo Partodiharjo, mengatakan sebenarnya dari sisi kesehatan program kampanye penggunaan kondom itu bagus. Dia meminta masyarakat menilai kampanye kondom dari sisi kesehatannya. Menurut dia, masyarakat harus terus disadarkan akan besarnya risiko seks bebas. Subagyo setuju bahwa penggunaan kondom akan mengurangi risiko penyebaran HIV AIDS. "Persoalan moral akan menjadi wilayah kementerian lain, seperti Kementerian Agama dan tokoh masyarakat."

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan pemerintah saat ini menggalakkan program penggunaan kampanye kondom pada kelompok seks berisiko. Alasannya, jumlah penderita HIV dan AIDS di Indonesia terus meningkat. Pada 2009, jumlah penderita HIV mencapai 9.793 dan AIDS 3863. Angka ini meningkat pada 2010 dengan penderita HIV 21.591 dan AIDS 5.744, tahun 2011 menjadi HIV 21.031, dan AIDS 4.162. Pada tahun 2012, kata Nafsiah, angka ini bisa terus meningkat jika tidak segera diatasi. Hingga Mei 2012, jumlah penderita HIV tercatat 5.991 dan AIDS 551.

    Menurut Nafsiah, tingginya penularan HIV dan AIDS disebabkan oleh banyaknya pria dewasa yang memelihara kebiasaan belanja seks. "Dari 240 penduduk, sebanyak 3,1 juta pria membeli seks." Prilaku negatif ini menyebabkan 1,6 juta penduduk menikah dengan pria berisiko menderita HIV dan AiDS.

    IRA GUSLINA SUFA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.