Iklan
TEMPO Interaktif, Malang: 14 ketua dan sekretaris dari tujuh dari 18 partai baru di Kota Malang mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa (BKB) Pemerintah Daerah setempat untuk meminta bantuan dana kampanye, Kamis (18/3) pagi. Keempat belas orang itu masing-masing mewakili Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Merdeka, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Demokrat, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai PeloporKepada Anni Siti Andarmilah, Sekretaris BKB, mereka mendesak agar Pemerintah Kota Malang sudi memberikan bantuan dana bantuan seperti yang dilakukan Wali Kota Batu Imam Kabul kepada 18 partai politik baru, yang tidak mempunyai kursi di DPRD setempat dan kini menjadi peserta Pemilihan Umum 2004. Imam Kabul memberikan sumbangan Rp 20 juta untuk setiap partai. "Batu, yang kota kecil saja, wali kotanya membantu sebesar itu. Kalau Malang, yang PAD-nya lebih besar, tentu idealnya besaran sumbangan lebih dari Batu," kata Rinawantri Atmanto, Ketua PPD. Subaryo, Ketua PBSD, menambahkan, Wali Kota Malang Peni Suparto harus bersikap adil dalam pemberian dana bantuan. Dari 24 partai peserta Pemilihan Umum 2004, hanya delapan partai yang mendapatkan bantuan sesuai besarnya suara yang diperoleh. "Kami meminta itu ada dasar aturannya, seperti instruksi gubernur," kata Subaryo tanpa merinci aturan yang ia maksud. Menanggapi permintaan mereka, Anni Siti Andarmilah menyatakan masih akan melapor dulu pada atasannya. Sedangkan menurut Peni, yang dicegat di halaman Balai Kota Malang, menegaskan tidak ada bantuan bagi partai baru. Memang ada bantuan yang diberikan kepada delapan partai, tapi itu di masa Wali Kota Suyitno. Itupun masih dibenarkan karena kedelapan partai itu merupakan partai lama atau peserta Pemilu 1999.Seandainya Pemerintah Kota Malang kemudian memberikan bantuan tersebut, ujar Peni, bisa-bisa dia digugat ke pengadilan karena melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, khususnya melanggar Pasal 80 ayat 1. Bahwa, peserta pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye pemilu dari pemerintah. "Jadi, enggak ada itu aturan yang mengharuskan kami menyediakan bantuan bagi kampanye partai lain," kata Peni menegaskan.Untuk diketahui, delapan partai politik peserta Pemilihan Umum 1999 yang memiliki perwakilan di DPRD Kota Malang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Malang senilai Rp 749,122 juta pada Rabu, 10 September 2003. Pemberian bantuan ini berdasarkan UU Nomor 12/2003 dan Keputusan Wali Kota Malang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD 2003. Anni Siti Andarmilah merinci bantuan yang diberikan kepada delapan partai itu berdasarkan satu suara sama dengan Rp 2 ribu. Masing-masing yakni PDI Perjuangan Rp 325,636 juta (162.818 suara), Partai Kebangkitan Bangsa Rp 154,858 juta (77.429 suara), Partai Golkar Rp 126,724 juta (63.362 suara), Partai Amanat Nasional Rp 83,164 juta (41.582 suara), Partai Persatuan Pembangunan Rp 22,174 juta (11.087 suara), Partai Bulan Bintang Rp 19,036 juta (9.518 suara), Partai Keadilan dan Persatuan Rp 11,216 juta (5.608 suara), dan Partai Keadilan Sejahtera Rp 6,314 juta (3.157). Abdi Purmono - Tempo News Room
Iklan
