GAM Diminta Konsisten Soal Pemantau Perdamaian dari Filipina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Ketua perunding Indonesia Sastrohandoyo Wiryono meminta Gerakan Aceh Merdeka konsisten pada kesepakatan awal tentang tim pemantau perdamaian dari Filipina. Hal ini disampaikan Wiryono di Banda Aceh, Selasa (7/1), menanggapi penolakan Gerakan Aceh Merdeka atas keiikutsertaan tim pemantau dari Thailand dan Filipina yang sebelumnya telah disetujui. "Ini kan aneh. Seharusnya, kalau sudah disetujui jangan ubah-ubah lagi." Menurut Wiryono, dalam sebuah pertemuan sebelum perjanjian ditandatangani pihak Gerakan Aceh Merdeka menyampaikan persetujuannya soal keikutsertaan Filipina dalam tim pemantau penghentian permusuhan di Aceh. Karenanya, kata dia, persetujuan itu dinyatakan di forum Komite Keamanan Bersama. "Jadi, jangan setelah disetujui baru minta diganti," ujarnya. Sebelumnya, senior envoy Gerakan Aceh Merdeka di Komite Keamanan Bersama, Sofyan, mengatakan, pihaknya tidak pemah menyetujui keikutsertaan tim dari Filipina untuk memantau proses penghentian permusuhan. Alasannya, Filipina dikhawatirkan tidak bersikap independen karena pernah dibantu Indonesia dalam kasus Moro. Sebagai gantinya, Sofyan meminta tim pemantau dari Brunei Darussalam atau Norwegia. Namun, ia tidak mempersoalkan tujuh anggota tim pemantau dari Philipina yang saat ini sudah mulai bekerja di Aceh. "yang sudah hadir, ya biarkan saja," kata Sofyan. Menanggapi permintaan itu, Wiryono mengatakan, Pemerintah Indonesia kemungkinan tidak akan memaksa kehadiran tim pemantau dari Filipina ke Aceh. Sebagai gantinya, jatahnya akan diganti oleh tim dari Thailand, bukan dari Brunei atau Norwegia. Artinya, tim pemantau akan diisi dari Thailand dan tujuh dari Filipina. Padahal, sebelumnya, kedua negara itu akan diberi porsi yang sama yakni masing-masing 24 personel. "Tapi lebih jelasnya, itu bisa ditanyakan ke pemerintah selaku penentu kebijakan. Sayakan hanya perunding saja," kata Wiryono. Penolakan terhadap tim pemantau dari Filipina itu, kata Wiryono, sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sementara itu, Komite Keamanan Bersama, Selasa (7/1) kembali menurunkan 24 anggota tim pemantau ke Aceh Selatan dan Aceh Timur. Masing-masing terdiri dari delapan anggota sayap militer Gerakan Aceh Merdeka, pemerintah Indonesia dan Henry Dunant Centre. Tim ini akan melengkapi 72 anggota tim yang sudah diterjunkan pekan lalu. (Yuswardi A. Suud-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.