Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Beredarnya Video Porno Anggota DPR  

image-gnews
Inimu.com
Inimu.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita mengenai video porno yang pelakunya mirip anggota DPR telah muncul sejak Sabtu 21 April 2012 lalu di situs berita online indonesiarayanews.com. Namun skandal seks itu baru meledak dua-tiga hari kemudian.

Redaktur Pelaksana indonesiarayanews.com, Djono W. Oesman, menceritakan asal mula medianya memuat berita tersebut. Menurut dia, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, kantornya menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu menyuruh mereka membuka situs skandal.kilikitik.net. Saat dicek, muncullah laman berjudul "Sekilas Mengenai Cerita Percintaan Terlarang" yang rupanya skandal seks mirip anggota DPR.

Yang menarik, dua nama anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dengan jelas tertulis di laman tersebut. Yang pertama, nama Karoline Margret Natasa, anggota Komisi IX DPR-Fraksi PDI Perjuangan, terpampang jelas sebagai judul dari cuplikan foto-foto syurnya. Sedangkan nama Aria Bima mucul dalam berita yang ditulis si empunya situs. Kedua poilitikus ini membantah pasangan dalam video itu adalah mereka.

"Tapi tidak serta-merta kami turunkan karena redaksi memutuskan untuk melakukan konfirmasi," kata Djono saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta, Jumat, 27 April 2012.

Redaksi IRnews menggelar rapat singkat dan memutuskan mengirim seorang reporter untuk mencari konfirmasi ke dua politikus PDI Perjuangan. Kebetulan, kata Djono, DPP PDI Perjuangan menggelar acara peringatan Hari Kartini di Gedung Manggala Wanabhakti. Sayangnya, reporter itu hanya bertemu Aria Bima saat acara rampung. Sambil menyebut identitasnya, si reporter menanyakan kebenaran berita dalam situs kilikitik.net.

"Dengan malas Bima membantah dan mengatakan 'tidak benar' dan langsung menuju mobil. Mungkin dia meremehkan karena kami dari media yang sangat kecil," kata dia.

Setelah mendapat konfirmasi, barulah IRnews menurunkan berita soal video tersebut. Secara bertahap mereka menurunkan dua berita. Pertama berjudul "Dugaan Skandal Seks Politisi PDIP: Aduh… Dilengkapi Foto Telanjang" pukul 15.15 WIB. Lalu berita kedua, "Aria Bima: Ah..Itu Tidak Benar" pukul 15.38 WIB. Dilanjutkan berita ketiga sekitar pukul 16.58 WIB muncul dengan judul "Ini Foto 'Karolin' saat Beradegan Seks" dengan gambar yang di blur.

Djono mengakui mungkin karena medianya belum begitu terkenal berita ini mengendap selama dua hari. "Tidak ada respons bertahan sampai minggu. Senin baru mulai ribut. TV One datang wawancara dan yah sekarang begini (heboh)," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu, yang menjadi pertanyaan Djono adalah situs kilikitik.net tiba-tiba tak bisa diakses seperti sebelumnya setelah satu jam medianya menaikkan berita tersebut. Meski masih terpampang berderet foto ukuran sangat kecil, foto yang gambar awalnya sangat jelas itu menjadi buram dan tidak dapat dibuka.

"Yang jelas, kami tidak punya maksud lain. Sebagai lembaga kontrol sosial kami hanya memberikan warning karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan, bukan sebaliknya," kata dia.

Seperti yang disebutkan Djono, saat kini situs kilikitik.net sudah tak bisa diakses lagi.

Setelah video itu beredar, Arya Bima telah membantah dirinya sebagai lelaki dalam video itu. Keluarga Karoline juga menegaskan video syur itu palsu dan rekayasa.

MUNAWWAROH

Nasional Terpopuler
Siti Fadilah: Saya Menteri, Bukan Tukang Surat

2 Hari di Berlin, Anggota DPR Kepergok Berbelanja

Anggota DPR Ditolak di Jerman, Marzuki Tegur Sekjen

Besok Dipanggil KPK, Angie Bagi Angpau

Di Bandara Berlin, Rombongan Anggota DPR 'Rumpi' Tempat Belanja

Video Kunjungan DPR ke Ceko, Puisi Kritik PPI

Siti Fadilah Prihatin Menteri Endang Rahayu Mundur

Video Porno DPR, Kominfo Siapkan Ahli Digital Forensik

Alasan Menteri Endang Mundur dari Kabinet SBY

Polisi Masih Buru Video Mesum Anggota DPR


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

41 menit lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

6 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

8 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

8 jam lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

10 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

10 jam lalu

Dua petugas PT Pelni melayani registrasi tiket para pemudik yang hendak balik ke Kumai, Kalimantan Tengah dengan KM Awu milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung.  Tempo/Budi Purwanto
Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

Anggota DPR mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni karena banyaknya calo tiket kapal penumpang.


KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

14 jam lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

KY akan menyerahkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR.


16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

20 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cek daftarnya.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

20 jam lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

1 hari lalu

Diah Pitaloka, anggota DPR RI.
Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

Ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.