Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Beredarnya Video Porno Anggota DPR  

Inimu.com
Inimu.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita mengenai video porno yang pelakunya mirip anggota DPR telah muncul sejak Sabtu 21 April 2012 lalu di situs berita online indonesiarayanews.com. Namun skandal seks itu baru meledak dua-tiga hari kemudian.

Redaktur Pelaksana indonesiarayanews.com, Djono W. Oesman, menceritakan asal mula medianya memuat berita tersebut. Menurut dia, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, kantornya menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu menyuruh mereka membuka situs skandal.kilikitik.net. Saat dicek, muncullah laman berjudul "Sekilas Mengenai Cerita Percintaan Terlarang" yang rupanya skandal seks mirip anggota DPR.

Yang menarik, dua nama anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dengan jelas tertulis di laman tersebut. Yang pertama, nama Karoline Margret Natasa, anggota Komisi IX DPR-Fraksi PDI Perjuangan, terpampang jelas sebagai judul dari cuplikan foto-foto syurnya. Sedangkan nama Aria Bima mucul dalam berita yang ditulis si empunya situs. Kedua poilitikus ini membantah pasangan dalam video itu adalah mereka.

"Tapi tidak serta-merta kami turunkan karena redaksi memutuskan untuk melakukan konfirmasi," kata Djono saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta, Jumat, 27 April 2012.

Redaksi IRnews menggelar rapat singkat dan memutuskan mengirim seorang reporter untuk mencari konfirmasi ke dua politikus PDI Perjuangan. Kebetulan, kata Djono, DPP PDI Perjuangan menggelar acara peringatan Hari Kartini di Gedung Manggala Wanabhakti. Sayangnya, reporter itu hanya bertemu Aria Bima saat acara rampung. Sambil menyebut identitasnya, si reporter menanyakan kebenaran berita dalam situs kilikitik.net.

"Dengan malas Bima membantah dan mengatakan 'tidak benar' dan langsung menuju mobil. Mungkin dia meremehkan karena kami dari media yang sangat kecil," kata dia.

Setelah mendapat konfirmasi, barulah IRnews menurunkan berita soal video tersebut. Secara bertahap mereka menurunkan dua berita. Pertama berjudul "Dugaan Skandal Seks Politisi PDIP: Aduh… Dilengkapi Foto Telanjang" pukul 15.15 WIB. Lalu berita kedua, "Aria Bima: Ah..Itu Tidak Benar" pukul 15.38 WIB. Dilanjutkan berita ketiga sekitar pukul 16.58 WIB muncul dengan judul "Ini Foto 'Karolin' saat Beradegan Seks" dengan gambar yang di blur.

Djono mengakui mungkin karena medianya belum begitu terkenal berita ini mengendap selama dua hari. "Tidak ada respons bertahan sampai minggu. Senin baru mulai ribut. TV One datang wawancara dan yah sekarang begini (heboh)," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu, yang menjadi pertanyaan Djono adalah situs kilikitik.net tiba-tiba tak bisa diakses seperti sebelumnya setelah satu jam medianya menaikkan berita tersebut. Meski masih terpampang berderet foto ukuran sangat kecil, foto yang gambar awalnya sangat jelas itu menjadi buram dan tidak dapat dibuka.

"Yang jelas, kami tidak punya maksud lain. Sebagai lembaga kontrol sosial kami hanya memberikan warning karena mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan, bukan sebaliknya," kata dia.

Seperti yang disebutkan Djono, saat kini situs kilikitik.net sudah tak bisa diakses lagi.

Setelah video itu beredar, Arya Bima telah membantah dirinya sebagai lelaki dalam video itu. Keluarga Karoline juga menegaskan video syur itu palsu dan rekayasa.

MUNAWWAROH

Nasional Terpopuler
Siti Fadilah: Saya Menteri, Bukan Tukang Surat

2 Hari di Berlin, Anggota DPR Kepergok Berbelanja

Anggota DPR Ditolak di Jerman, Marzuki Tegur Sekjen

Besok Dipanggil KPK, Angie Bagi Angpau

Di Bandara Berlin, Rombongan Anggota DPR 'Rumpi' Tempat Belanja

Video Kunjungan DPR ke Ceko, Puisi Kritik PPI

Siti Fadilah Prihatin Menteri Endang Rahayu Mundur

Video Porno DPR, Kominfo Siapkan Ahli Digital Forensik

Alasan Menteri Endang Mundur dari Kabinet SBY

Polisi Masih Buru Video Mesum Anggota DPR


Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kemenkes: RUU Kesehatan Melindungi Kesehatan Remaja

10 jam lalu

Kemenkes: RUU Kesehatan Melindungi Kesehatan Remaja

Menurut Kemenkes RUU Kesehatan juga mengakomodasi pemulihan masalah kesehatan lainnya, seperti penyalahgunaan narkotika dan perilaku adiktif.


Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

16 jam lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

Implementasi UU TPKS dianggap belum efektif lantaran belum ada aturan teknisnya.


Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

1 hari lalu

Sejumlah massa Tenaga Kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. Aksi yang diikuti oleh 5 organisasi profesi medis yakni, PB IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

DPR sempat mengajak beraudiensi 5 organisasi profesi kesehatan ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan.


Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers saat peluncuran Lokananta Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 3 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menjelaskan mengapa usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai bagi BUMN naik menjadi Rp 57,96 triliun. Bagaimana rinciannya?


Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

1 hari lalu

5 organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. IStimewa
Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menggelar aksi protes Rancangan Undang-Undang Kesehatan di depan Gedung DPR-MPR.


Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

1 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan saat melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 8 Mei 2023. Dalam aksinya 5 Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia melakukan penolakan atas RUU Kesehatan Omnibuslaw. TEMPO/Subekti.
Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

Beni Satria mengatakan pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan dan terbuka. Organisasi profesi resmi justru tak diajak bicara.


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

5 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

5 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

5 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

5 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.