Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Kerugian Negara Rp 2,2 Triliun Segera Diteliti

image-gnews
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kiri) meresmikan produksi minyak pertama lapangan North Duri Area 12 milik  PT Chevron Pasific Indonesia di Duri, Riau,  (26/11). ANTARA/Prasetyo Utomo
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kiri) meresmikan produksi minyak pertama lapangan North Duri Area 12 milik PT Chevron Pasific Indonesia di Duri, Riau, (26/11). ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Meski mengaku belum tahu-menahu soal tudingan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Qoyum Tjandranegara yang mengatakan pemerintah merugi hingga US$ 2,2 miliar per tahun akibat pengeboran PT. Chevron Pacific Indonesia, Kejaksaan Agung menyatakan akan meneliti tudingan tersebut.

"Itu nanti akan kami teliti," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya hari ini, Selasa 24 April 2012.

Hal tersebut dikarenakan saat ini korps Adhyaksa sedang menangani kasus dugaan korupsi yang dialami oleh Chevron. Yakni dugaan korupsi bioremidiasi atau revitalisasi bekas lokasi tambang. 

Terlebih lokasi dugaan korupsi senilai Rp 2,2 triliun tersebut juga terjadi pada kasus bioremidiasi, yakni di kawasan Duri, Kepulauan Riau. Namun Andhi mengatakan pihaknya untuk sementara ini akan konsentrasi dalam menyelesaikan kasus bioremidiasi fiktif yang merugikan negara US$ 23 juta atau kurang lebih Rp 200 miliar tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Qoyum dalam makalahnya menulis PT CPI memproduksi minyak 460 ribu barel per hari. Untuk menambah lifting minyak sebesar 60.000 barel per hari sehingga produksi menjadi 460.000 barel, PT CPI menggunakan bahan bakar gas bumi. Ini menguntungkan PT CPI. Apalagi saat ini masyarakat dibebani energi mahal, sedangkan kekayaan energi yang murah berupa gas bumi, justru dinikmati masyarakat pengimpor gas bumi dari Indonesia.

INDRA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

13 Agustus 2021

Jaksa Agung Burhanuddin bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021. Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.


Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

15 Juni 2017

TEMPO/Arif Fadillah
Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

Pesan WhatsApp 'Papa Minta Uang' diduga dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Cristian Ratu Anik ramai beredar di publik.


Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

16 Maret 2017

Ketua KPK Agus Rahardjo usai penyuluhan anti korupsi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/YOHANES PASKALIS
Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

Jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal.


Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

2 Maret 2017

Suasana pelantikan kepala kejaksaan negeri di Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat di kantor Kejaksaan Tinggi, Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

Menurut aktivis antikorupsi, pelantikan kepala kejaksaan di rumah dinas wali kota bisa mengarah pada perdagangan pengaruh.


Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

20 Oktober 2016

Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berpose bersama Jaksa Agung, HM Prasetyo usai bertemu di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 5 Januari 2016. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan komunikasi intensif antarpenegak hukum sangat baik dalam rangka kerja pemberantasan korupsi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

Kinerja ini naik dari sebelumnya Rp643 miliar.


Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

15 Agustus 2016

Ilustrasi korupsi
Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

Kejaksaan adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana.


Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

24 Juli 2016

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

Kejaksaan sangat lambat menangani kasus BLBI.


Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

28 Juni 2016

Surat dan proposal bertanggal 15 Juni 2016 berisi permohon bantuan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Istimewa
Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

Juru bicara Kejaksaan Agung melarang jaksa meminta sumbangan dari sipil untuk merayakan Hari Adhyaksa.


Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

28 Juni 2016

Surat dan proposal bertanggal 15 Juni 2016 berisi permohon bantuan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Istimewa
Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

Panitia di Kejaksaan Negeri Ketapang mengedarkan propsal permohonan bantuan perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-56.


RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

13 Juni 2016

Gedung Bundar Kejaksaan Agung. TEMPO/ Zulkarnain
RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

Kejaksaan membutuhkan anggaran Rp 4,6 triliun masuk Rancangan APBN 2017 untuk delapan program yang akan dijalankan.