PKS : Kami Siap di Luar Pemerintahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy menyatakan partainya siap berada diluar koalisi. Hal ini, menurutnya sudah ditegaskan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam Mukernas PKS pekan kemarin. "PKS akan tetap bekerja dalam kondisi apapapun, ini telah disampaikan presiden pada Mukernas Medan kemarin," ujarnya kepada Tempo, Ahad 1 April 2012.

    Posisi PKS dalam koalisi kembali terancam. Sejumlah kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi karena berani menentang kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR Jumat kemarin.

    Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan hara rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya. Penolakan PKS ini bersebrangan dengan sikap anggota koalisi lainnya.

    Aboe mengatakan, partainya telah berkomitmen untuk bekerja membela kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan kenaikan BBM tidak mencerminkan pemerintahan yang pro kepada rakyat. Karena itu, PKS siap menerima konsekuensi dari segala sikap tegas mereka. "Ada atau tidak kader kita di pemerintahan, PKS akan tetap bekerja untuk  bangsa," ujar pria tambun ini.

    Ia juga mengatakan, kader PKS tak mempermasalahkan posisi PKS jika nantinya terlempar dari koalisi. Menurutnya, tiga kader PKS yang menduduki posisi menteri saat ini juga akan mendukung sikap partainya.

    "Perlu diingat PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan maupun diluar, jadi hal itu enggak ada masalah. Kader kita menempati posisi menteri itu dalm rangka menjalankan tugas partai, kapanpun pasti siap balik kanan bila diperintahkan partai," kata Aboe.

    Ia menambahkan, bagi kader PKS, turun jabatan bukan menjadi masalah. Menurutnya, hal ini bahkan sudah pernah dirasakan oleh sejumlah kader partainya seperti Nur Mahmudi Ismail yang pernah menjabat sebagai menteri dan saat ini menjadi Walikota Depok."Dia tidak kagok saat ditugaskan menjadi walikota. Atau Pak Hidayat yang dulu presiden dan mantan Ketua MPR tak sungkan ditugasi bersaing di Pilkada DKI, itu semua biasa di PKS," ujarnya.

    FEBRIYAN

    Berita terkait
    Hilmi Aminuddin: Hak Presiden Copot Menteri PKS 
    Curhat Demokrat Soal PKS ke SBY
    SBY Sampaikan Nasib PKS di Setgab 
    PKS Persilakan Menterinya Dicopot 
    SBY Beri Sinyal Depak PKS
    PKS : Demokrat Galau dan Alihkan Isu
    PKS Terancam Didepak dari Koalisi
    Alasan Marzuki Sebut PKS = Partai Keadilan Sosial
    Paripurna DPR, Kicauan @Anas Urbaningrum Soal BBM

    PKS Membangkang, Menteri Sosial Siap Diganti

    PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok

    Marzuki Alie: Bikin Gaduh Sidang Keluar Saja

    Setgab Ancam Depak PKS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.