Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka. Anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, Anggota Fraksi PKS, Zulkifliemansyah, Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar dan anggota Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, seusai memberikan keterangan tentang pembentukkan sekretariat gabungan partai koalisi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ki-Ka. Anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, Anggota Fraksi PKS, Zulkifliemansyah, Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar dan anggota Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, seusai memberikan keterangan tentang pembentukkan sekretariat gabungan partai koalisi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta:Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi jika tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Bahkan, menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati, jika berkukuh, bakal ada sanksi. "Presiden harus segera mengevaluasi PKS sebagai anggota koalisi. Jika sikapnya masih menolak, kami sampaikan ke Presiden dan bakal ada sanksi," ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta Ahad 25 Maret 2012 kemarin.

    Menurut Andi, setiap anggota koalisi idealnya memiliki pendapat yang sama dengan pemerintah. Meski begitu, dia belum memastikan jenis sanksi yang bakal diberikan terhadap partai berjargon bersih, peduli, dan profesional itu. "Sanksi itu tergantung sikap akhir PKS," kata Andi.

    PKS resmi mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis lalu. Isinya penolakan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang. Surat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu disertai pula alternatif yang bisa diambil pemerintah untuk menghemat subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM. Penolakan PKS juga terlihat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan.

    Andi mengatakan sikap kritis PKS seharusnya diarahkan untuk perbaikan dan masukan atas kebijakan pemerintah, bukan malah menghalangi, apalagi menolak kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah. Karena itu, dia berharap, menjelang penentuan RAPBN Perubahan melalui sidang paripurna pada 29 Maret mendatang, PKS mengubah sikap.

    Sikap lebih keras diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana. Menurut dia, jika nantinya Demokrat memutus koalisi dengan PKS, bisa jadi tiga menteri dari PKS akan dicopot. "Dalam koalisi harus ada reward and punishment," katanya kemarin. Sutan menyatakan, bukan hanya kali ini PKS mendapatkan hukuman dari koalisi. Sebelumnya, dia melanjutkan, koalisi pernah mencopot satu menteri dari PKS.

    Kubu PKS menolak berkomentar banyak tentang ancaman Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menilai sikap partai lebih bijak ketimbang hanya mengurusi masalah koalisi. "Kami lebih memilih berpikir mencari solusi soal BBM," ujarnya kemarin. "Soal koalisi, menteri, lihat nanti saja. Kami berkonsentrasi di RAPBN-P dulu."

    Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai permasalahan antara Demokrat dan PKS bukanlah hal baru. "Jika Demokrat tegas, seharusnya langsung dikeluarkan saja, tidak perlu mengancam," ujarnya. "Bisa dibilang Demokrat gertak sambal, PKS juga tidak jantan."

    IRA GUSLINA SUFA | INDRA WIJAYA | SUKMA

    Berita Terpopuler
    Kei dan Hercules Tunggu 'Order' Amankan Pilgub DKI  

    Hercules: Kami Bukan Gangster tapi Gesper

    Preman Dimata Hercules

    Keraton Yogya Siap Berpisah Dengan Indonesia

    Irene Tupessy di Mata Hercules

    Di Balik Kemeja Seragam Kotak-kotak Jokowi-Ahok

    Madrid Hajar Sociedad, Ronaldo Ukir Rekor

    Dianggap Jiplak iPhone, Ini Jawaban Samsung

    Ibu Ani Yudhoyono Dimanjakan Boyband Korea

    Titanoboa Si Ular Raksasa



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.