Wakil Wali Kota Surabaya Akan Pimpin Demo Tolak Kenaikan BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko

    Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko

    TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya Bambang D.H. akan pimpin ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Jawa Timur demo penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi massa dari PDIP ini akan digelar secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada Selasa, 27 Maret 2012 mendatang.

    Bambang D.H. yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini mengatakan, hingga saat ini, ada 72 ribu kader dan simpatisan PDIP se-Jawa Timur yang telah mendaftar dan siap turun ke jalan. "Saya akan pimpin aksi ini, saya sebagai penanggung jawab sentral aksi," kata Bambang D.H. ketika memberikan keterangan pers di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Ahad, 25 Maret 2012.

    Menurut Bambang, aksi kali ini minimal akan diikuti para pengurus PDIP mulai tingkat provinsi hingga tingkat anak ranting atau tingkat RW. Di tingkat RW, PDIP memiliki tiga orang pengurus, sedangkan tingkat ranting sebanyak tujuh pengurus, kemudian tingkat anak cabang atau kecamatan ada sebelas pengurus. "Tinggal kita kalikan saja jumlah RW, desa/kelurahan dan kecamatan di Jawa Timur dikali pengurus jumlah totalnya sudah mencapai 144.634 orang, sehingga Selasa nanti kita akan memerahkan Jawa Timur," kata Bambang D.H.

    Inti aksi unjuk rasa itu adalah kader PDIP mendesak kepada pimpinan DPRD dan bupati/wali kota di seluruh Jawa Timur ikut menyuarakan penolakan rencana kenaikan harga BBM yang akan diputuskan pemerintah.

    Menurut Bambang, ajakan demo itu sudah disampaikan pengurus PDIP Jatim ke kadernya itu sejak sepekan lalu. Selain itu, DPD PDIP Jawa Timur juga telah mengirimkan surat perintah kepada seluruh fraksi PDIP di kabupaten/kota maupun di Provinsi Jawa Timur untuk mengeluarkan surat resmi menolak kenaikan BBM. Tak hanya itu, sebanyak 18 kepala daerah di Jawa Timur yang diusung PDIP juga diwajibkan mengeluarkan surat pernyataan terbuka menolak kenaikan BBM ini.

    "Klaim pemerintah bahwa 77 persen penikmat BBM bersubsidi adalah keluarga kaya itu adalah salah besar. Faktanya data dari BPS menunjukkan 65 persen pemakai BBM bersubsidi adalah masyarakat miskin menengah ke bawah," kata Bambang D.H. Tak hanya itu, dari data yang ada menunjukkan subsidi BBM dari tahun ke tahun sebenarnya terus menurun. Jika subsidi tertinggi di era kepemimpinan SBY adalah 18,8 persen, maka saat ini sudah menurun hingga 8,7 persen. Dan di satu sisi, anggaran untuk belanja birokrasi malah naik dari 16,3 persen menjadi 25 persen.

    Di tempat yang sama, Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buwana mengatakan aksi di Surabaya akan difokuskan di kantor DPRD Surabaya yang kebetulan pada Selasa, 27 Maret 2012 itu akan digelar sebuah sidang paripurna DPRD yang akan menghadirkan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.

    "Sebagai partai pengusung, kita sudah surati Wali Kota untuk ikut menolak kenaikan BBM. Kita juga akan desak melalui unjuk rasa nanti," kata Wisnu yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

    Sementara itu, untuk menjaga supaya aksi tak anarkistis, PDIP juga telah menyiapkan ribuan garda untuk pengamanan. PDIP juga telah minta seluruh kepolisian resor untuk melakukan pengamanan. "Kita sudah antisipasi, kalau ada provokator, pasti akan kami tangkap dan serahkan ke polisi," kata Wisnu.

    FATKHURROHMAN TAUFIQ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.