TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono berharap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) betul-betul membuat beban biaya pendidikan tidak lagi memberatkan murid. "(BOS disiapkan) untuk memeratakan kesempatan mendapatkan pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945," katanya saat menyampaikan arahan pada peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2012 yang berlangsung di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 28 Februari 2012.
Boediono menyatakan pemerintah harus bisa terus menjalankan pengawasan akan pelaksanaan program BOS. "Kalau sampai murid terus terbebani, maka ada yang salah," katanya. Selain itu, dengan program wajib belajar sampai dengan tingkat SLTP, Boediono menyatakan sudah seharusnya dana BOS dimaksimalkan penggunaannya. "Akan dilihat nanti jumlah murid akan bertambah, tetap, atau berkurang," .
Selain memperhatikan jumlah murid di sekolah, Boediono juga mengingatkan pentingnya fasilitasi pendidikan. Menurutnya, penyelenggara pendidikan dari sektor swasta juga bisa berperan aktif. "Harus bisa bersama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana sehingga tercipta output pendidikan yang baik. Sebisa mungkin, biaya pembangunan (sekolah) jangan dibebankan pada murid," ujarnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyatakan untuk memastikan alokasi BOS tepat sasaran, pihaknya meminta inspektorat internal untuk mengkaji ke sekolah-sekolah. Menurutnya pelanggaran kerap terjadi melalui pungutan-pungutan di sekolah. "Pungutan paling besar menjelang tahun ajaran baru. Dimulai Maret-April sampai dengan Mei. Saya kira inspektorat bisa turun ke lapangan, kita juga akan mengundang BPKP untuk memeriksa," katanya.
Pengawasan yang lainnya juga perlu dilakukan pada tenaga pendidik. Boediono menyatakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan terhadap guru juga harus tetap sepadan dengan beban tugas yang dididapatkan. "Ini juga harus dimonitor," ujarnya.
EZTHER LASTANIA
