TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dibentuk panduan yang jelas untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Hal itu disampaikan dalam arahan pada rapat kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Gedung Pancasila, Pejambon, Kamis 23 Februari 2012. "Diperlukan buku putih tentang foreign policy untuk periode sebuah pemerintahan. Dan ini harus di-update setiap tahun," katanya.
Presiden SBY menyatakan di dalam buku putih itu akan tercantum setiap kebijakan dan strategi yang menjadi kepentingan nasional untuk diangkap ke ranah politik internasional. "Buku putih itu menjadi pedoman untuk dijalankan para dubes," katanya.
Menurutnya, melalui buku putih ini setiap paparan yang disampaikan di negara-negara sahabat bisa segaris dengan kebijakan yang berjalan di dalam negeri. "Jangan sampai paparannya tidak segaris dengan apa yang direncanakan. Itu namanya pecah kongsi, membingungkan kawan dan lawan. Walau kita tidak punya lawan," ujarnya.
Selain itu Presiden juga mengingatkan jangan sampai ada perpecahan di dalam internal perwakilan Indonesia di luar negeri. "Saya masih mendengar insiden kekisruhan internal di perwakilan kita di luar negeri, office politics. Tabrakan antarpejabat, pimpinan, dan staf," katanya.
Arahan presiden disampaikan kepada 130 kepala perwakilan RI di luar negeri baik duta besar, konsul jenderal, konsul, maupun kuasa usaha ad interim. Sebelumnya para perwakilan RI ini juga sudah mendapatkan paparan program kerja yang disampaikan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan rapat kerja ini secara umum memang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kinerja diplomasi. "Agar efektif dan tepat sasaran, perkembangan yang telah terjadi akhir-akhir ini, baik pada tatanan internasional maupun nasional, sangat relevan dalam mempertajam efektivitas politik luar negeri Indonesia," katanya saat menyampaikan laporan kepada Presiden.
EZTHER LASTANIA