Iklan
TEMPO Interaktif, Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) menetapkan enam warga Indonesia masuk dalam daftar tersangka penjahat perang dan dilarang masuk ke AS. Demikian dikatakan seorang pejabat pemerintahan AS yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir harian Washington Post edisi 16 Januari 2004. Satu di antara enam orang itu adalah Jenderal (purn) Wiranto, mantan panglima TNI yang sedang mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Golkar. Pada 2003, Wiranto dan lima lainnya dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mereka didakwa terlibat tindak kekerasan pada 1999 yang menyebabkan 1500 warga Timor-Timur tewas selama berlangsungnya referendum, jajak pendapat kemerdekaan negeri itu. Tapi, peradilan ad Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menolak untuk menyelidiki perwira dan aparat kepolisian yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM dalam pembebasan Timor-Timur. Penolakan untuk memejahijaukan itu dianggap melecehkan bukti yang telah ada dan membuat marah Deplu AS. Keputusan menolak visa keenam orang itu, kata pejabat pemerintah yang terlibat dalam rapat keputusan itu, merupakan usaha untuk menyatakan ketidaksetujuan pemerintahan AS. Nama-nama keenam orang itu juga akan dimasukkan dalam daftar yang diwaspadai. Sehingga, bila ada yang mengajukan visa masuk ke AS, otomatis akan diselidiki lebih lanjut lantaran nama mereka sudah tercantum dalam komputer konsulat. Beberapa pejabat menyatakan, sangatlah aneh jika AS memberikan visa kepada orang yang dituduh melakukan kejahatan perang serius.Keputusan pencekalan itu ditetapkan saat pemerintahan Bush sedang meningkatkan hubungan dengan militer Indonesia dan penegak keamanan untuk melacak para teroris. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah AS juga menekan militer Indonesia untuk bekerja sama dengan FBI dalam penyelidikan penyerangan warga AS yang tewas Agustus 2003 di Papua.Tim FBI yang telah kembali dalam perjalanan ketiganya dari Indonesia tidak terlalu puas dengan kerjasama pihak Indonesia. Sementara menurut pihak Deplu Indonesia, pencekalan terhadap Wiranto dan lima perwira militer belumlah resmi. "Masih belum dikonfirmasi," kata Marty Natalegawa, Juru Bicara Deplu Indonesia, saat dihubungi TNR, Sabtu (17/1). Sampai sekarang, Deplu Indonesia belum menerima surat pencekalan terhadap keenam orang itu. "Baru beredar melalui media massa. Saya sendiri mendapat informasi itu dari membaca Washington Post," kata Marty. Washington Post, Edy Can - Tempo News Room
Iklan
