DPR: FPI Jangan Paksakan Kehendak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama meminta Front Pembela Islam (FPI) menunda membuka cabang di Palangkaraya. "Komunikasikan dulu dengan masyarakat setempat, jangan sampai memicu konflik," kata Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 14 Februari 2012.

    Walaupun secara undang-undang dibenarkan untuk membuka cabang di mana saja, Pada prinsipnya, menurut Abdul, berdirinya sebuah ormas harus diterima masyarakat setempat. "Jangan memaksakan kehendak," katanya.

    Mengenai kekerasan yang kerap dilakukan oleh FPI, Abdul menyerahkan penanganan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. "Kalau kami masuk persoalannya akan Menjadi makin rumit. ini isu yang sensitif."

    Namun bila diminta oleh Kemendagri, Komisi VII siap membantu. "Kami siap membantu memfasilitasi," katanya. Sampai saat ini menurutnya komisinya sedang fokus bekerja menggodok Amandemen Undang-Undang organisasi masyarakat. "Secepatnya diusahakan rampung."

    Menurutnya kegiatan FPI selama ini sudah tergolong di luar proposionalitas. Ia mencontohkan banyak aksi-aksi FPI dilakukan di luar kapasitasnya sebagai Organisasi Massa. "Terkait penegakan hukum, seharusnya FPI serahkan saja ke Polisi."

    Pada 11 Februari 2012 ratusan warga suku Dayak menolak kedatangan tokoh FPI dari Jakarta yang tiba di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Sejak Sabtu pagi mereka berkumpul di setiap sudut ruang bandara. Sebagian di antara mereka membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau.

    Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuding Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sebagai oknum di balik aksi penghadangan anggota FPI oleh ratusan warga suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. FPI bersikeras tetap akan membuka cabang di Palangkaraya. Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan, pembentukan FPI di Kalimantan Tengah tetap berjalan sesuai dengan rencana.

    ANANDA PUTRI

    Berita lain:
    Hari Ini, Aktivis Gelar Aksi "Indonesia Tanpa FPI"
    Presiden SBY: Mestinya FPI Bertanya Kenapa Ditolak

    Mendagri Kaji Kemungkinan Pembekuan FPI
    Meski Didesak FPI, Kapolda Kalteng Tak Dicopot
    Setara: FPI Ditolak Bukti Masyarakat Kecewa
    Rizieq dan FPI Laporkan Teras Narang ke Polisi
    Rizieq Desak Kapolri Copot Kapola Kalteng
    FPI Ngotot Buka Perwakilan Kalimantan Tengah
    Kapolda Kalteng: Tuduhan FPI Itu Fitnah
    FPI: Itu Bukan Suku Dayak, Tapi Preman Anarkis
    Taufiq Kiemas Minta FPI Hormati Kearifan Lokal Dayak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.