TEMPO.CO, Jakarta -Budiman Sujatmiko, mantan aktivis mahasiswa yang kini duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, menyayangkan bergulirnya wacana pemberian gelar pahlawan bagi mantan presiden Soeharto. Bagi Budiman, tokoh otoriter tak pantas menerima gelar pahlawan. "Masih banyak utang keadilan dan kemanusian yang belum terbayar, " ujarnya ketika dihubungi Tempo Jumat, 10 Februari 2012
Menurut anggota Komisi II DPR ini, sekalipun otoritarian memiliki andil yang besar bagi kemajuan suatu bangsa, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan pemberian gelar pahlawan. "Harus dilihat caranya. Bila cara-caranya mengorbankan hak asasi orang lain, apa pantas disebut pahlawan?" katanya.
Seorang pahlawan dalam gambaran Budiman adalah orang yang tidak terlibat kejahatan dan keberhasilannya dapat dijadikan panutan. Artinya bukan orang yang terlibat pembunuhan atau penghilangan orang-orang.
Budiman menampik anggapan bahwa penolakannya terhadap rencana gelar pahlawan bagi Soeharto tersebut karena sakit hati. "Ini bukan dendam tapi tentang kebenaran dan keadilan," tegasnya.
Dia menyarankan, daripada mewacanakan gelar pahlawan, akan lebih baik jika energi yang ada digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus lama terlebih dahulu. Persoalan bangsa yang ada saat ini jauh lebih penting dan membutuhkan perhatian lebih besar ketimbang gelar kepahlawanan. "Keluarga Soeharto pun tak akan jatuh miskin kalau tidak dapat gelar pahlawan," cetusnya.
Mahkamah Konstitusi Kamis kemarin menolak permohonan uji materi
sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang diajukan Aktivis 1998. Pasal itu berisi tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sebagian pihak
menganggap penolakan permohonan ini akan memuluskan jalan Soeharto
mendapat gelar pahlawan.
ANANDA PUTRI
