Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

100 Sopir Taksi Unjuk Rasa di Bandara Lombok

image-gnews
Lebih 100 unit taksi Kotama dan taksi Lombok baru yang merupakan usaha koperasi di Lombok untuk pelayanan transportasi di bandara internasional Lombok melakukan aksi mogok di depan kantor gubernur dan pendopo gubernuran Nusa Tenggara Barat sejak Kamis (9/2) sore. TEMPO/Supriyantho Khafid
Lebih 100 unit taksi Kotama dan taksi Lombok baru yang merupakan usaha koperasi di Lombok untuk pelayanan transportasi di bandara internasional Lombok melakukan aksi mogok di depan kantor gubernur dan pendopo gubernuran Nusa Tenggara Barat sejak Kamis (9/2) sore. TEMPO/Supriyantho Khafid
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Sekitar 100 sopir taksi Koperasi Taksi Mataram (Kotama) dan Koperasi Lombok Baru yang selama ini melayani transportasi di Bandara Internasional Lombok melakukan aksi mogok.

Aksi yang berlangsung sejak Kamis, 9 Februari 2012 hingga pagi ini di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat bertujuan agar layanan bus Damri tujuan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Tanak Awu dihapus.

Sebelumnya, angkutan ke bandara Selaparang, Mataram, hanya dilayani oleh taksi Kotama, namun setelah bandara dipindahkan ke BIL, jumlah angkutan ditambah, termasuk keberadaan armada bus Damri.

Menurut para sopir, jumlah penumpang dari BIL masih sangat sedikit. Akibatnya, para pengemudi taksi koperasi ini hanya mampu mendapatkan penumpang sekali sehari. Kalau antre sejak subuh, bisa mendapatkan giliran pada pukul 11 siang. Setelah itu, tidak mungkin dapat giliran penumpang lagi. Jika datang pukul 7 pagi, maka kesempatan dapat penumpang pada malam hari.

Pengemudi Kotama, Azhar, mengaku pendapatannya tergerus akibat munculnya armada angkutan bus Damri. "Sulit mendapatkan uang," kata Azhar, Jumat, 10 Februari 2012. Oleh sebab itu, pria 35 tahun itu bersama Abdurrahman berniat menginap hingga seminggu sampai tuntutannya dipenuhi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut mereka, BIL tidak bisa disamakan dengan bandara lain, seperti Soekarno-Hatta di Cengkareng atau Juanda, Surabaya. "Jangan disamakan dengan kota besar. Belum waktunya ada Damri," ucap Adi, pengemudi lainnya.

Para pengemudi taksi koperasi ini juga mengeluhkan adanya mobil 'travel' yang diperkirakan ada 75 unit yang ikut beroperasi di BIL. Para calo angkutan ini sering melakukan provokasi sehingga calon penumpang taksi koperasi berpindah ke mobil 'travel'-nya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah memberikan konfirmasi kepada Tempo, Jumat, 10 Februari 2012. Menurut dia, pemerintah akan memperhatikan keluhan tersebut. Rencananya, mereka diarahkan untuk berbicara di DPRD NTB. "Kami akan coba rundingkan," katanya. Menurut dia, ketersediaan bus Damri untuk menjamin kepastian layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau masyarakat. "Kehadiran Damri sebagai alternatif jelas dibutuhkan karena tidak semua mampu membayar taksi," ucapnya.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

7 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

16 jam lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

18 jam lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

18 jam lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

22 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

29 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

29 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

30 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

30 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.