Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindu Tersiksa Sadapan KPK Diputar dalam Sidang  

image-gnews
Sindu Malik Pribadi. TEMPO/Seto Wardhana
Sindu Malik Pribadi. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Konsultan anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sindu Malik memohon kepada hakim agar tidak memutar dalam sidang rekaman pembicaraannya via telepon dengan sejumlah orang. Rekaman itu adalah hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

"Mohon Yang Mulia untuk tidak diputar, karena saya merasa tersiksa," kata Sindu dalam sidang terdakwa kasus suap DPPID I Nyoman Suisnaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Senin 6 Februari 2012. 

Ketua Majelis Hakim Sudjatmiko menolak permohonan itu. Alasannya, yang berkewenangan memutus sebuah rekaman diputar atau tidak bukanlah saksi, melainkan hakim.

Lebih dari lima rekaman yang memuat suara Sindu diputar dalam sidang. Di antaranya percakapan bekas pegawai Kementerian Keuangan itu dengan Ali Mudhori, Dharnawati, Dominggus Robert, M. Fauzi, dan Dhani Nawawi. Dalam sejumlah rekaman, tersirat peran Sindu dalam penyerahan commitment fee dari Dharnawati selaku pihak swasta, ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rekaman tersebut diputar jaksa Muhibuddin dalam sidang lantaran Sindu terus memberi keterangan berbelit-belit dalam sidang. Bahkan, saking kesalnya, Muhibuddin pun sempat “mengancam” Sindu. “Kalimat Anda itu dicatat malaikat Munkar-Nakir, lho. Boleh Anda sembunyi dari manusia, tapi tidak dari Tuhan. Umur Anda itu sudah 56 tahun, lho. Jangan sampai menghadap Tuhan dengan kebohongan,” ujarnya.

Diperingatkan sedemikian rupa, Sindu tak “kapok”. Ia pun terus berkelit saat ditanya hakim dan jaksa seputar pembagian fee dari Dharna. Sindu juga memberi jawaban berputar-putar saat ditanya soal posisi jabatannya di Kemenakertrans. “Saya hanya konsultan Ali Mudhori (bekas Staf Asistensi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar), tapi tidak diangkat secara formal,” kata dia.

Penasaran, Sudjatmiko pun menanyai Sindu, mengapa sebagai konsultan Kemnakertrans, bisa wira-wiri ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Sindu, ia bisa mendapat “keistimewaan” itu karena saat masih menjadi pegawai Kemenkeu, sempat berurusan dengan Banggar. “Saya hanya moderator, yang membawa makalah begitu,” ujarnya, disambut tawa pengunjung sidang.

Dalam kesaksiannya hari ini, Dharnawati menyebut Sindu kerap menerornya soal commitment fee 10 persen dari proyek senilai Rp 73 miliar itu. Menurut Dharna, karena gerah, ia akhirnya memutus kontak dengan Sindu, dan ganti berkoordinasi dengan Nyoman dan pejabat Kemnakertrans lainnya, Dadong Irbarelawan.

Kasus suap DPPID terkuak setelah petugas KPK menangkap Nyoman dan Dadong di kantor Kemnakertrans Kalibata, Jakarta Selatan, 25 Agustus 2011. Saat penangkapan, petugas KPK juga menemukan kardus durian berisi duit Rp 1,5 miliar. Duit itu adalah sebagian commitment fee yang diberikan Dharnawati, karena perusahaannya mendapat proyek DPPID di empat kabupaten di Papua.

ISMA SAVITRI
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..


Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

17 September 2020

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,  Luncurkan Standar Kompetensi Kerja Seni Musik.
Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III dan segera dicairkan


Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

16 Mei 2020

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.


Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

30 September 2019

Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

Mendengar usulan tersebut, Jokowi pun tertawa.


Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

27 September 2019

Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Hanif Dhakiri saat pertama kali datang ke kantor Kemenpora, Selasa, 24 September 2019. Antara/Asep Firmansyah
Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan menggandeng Program Management Officer (PMO), pihak yang akan mengelola Kartu Pra Kerja


Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10 September 2019

Kemnaker menggelar acara
Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kemenaker meminta perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive menghadapi revolusi industri.


Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan sistem tilang elektronik (E-TLE ) hari ini. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.


2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

11 April 2019

Acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.
2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

Kemnaker akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2019 dengan anggaran Rp 1 triliun.


Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

7 November 2018

Ilustrasi pekerja disabilitas. Shutterstock.com
Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Ada kewajiban mempekerjakan penyadanag disabilitas sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta dan 2 persen untuk BUMN/BUMD.