Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Alat Anti Sadap di Ruang Rapat Banggar

image-gnews
Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki
Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang mengatakan terdapat item pengadaan alat anti sadap dalam pengajuan awal anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran. Di antara pengajuan anggaran senilai Rp 24 miliar itu, terdapat item pengadaan alat sadap senilai Rp 7,4 miliar.

Namun hal ini dibantah oleh Kepala Biro Pemeliharaan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Sumirat. Menurut Sumirat anggaran senilai Rp 7,4 miliar itu tidak pernah ada. "Tidak ada, tidak ada diadakan anggaran itu," ujar Sumirat kepada Tempo, Senin, 6 Februari 2012.

Sumirat mengatakan pengadaan alat sadap itu tidak masuk dalam pengadaan renovasi ruangan Badan Anggaran yang akhirnya menelan biaya Rp 20,3 miliar.

Pius menambahkan jika alat sadap itu dikeluarkan dari rencana anggaran, biaya renovasi Banggar seharusnya menjadi hanya Rp 17 miliar. Namun kenyataannya anggaran yang dicairkan senilai Rp 20,7 miliar. "Artinya masih ada anggaran untuk alat sadap itu," ujar Pius kepada Tempo.

Menurut Pius, dirinya pernah bertanya kepada Sekjen DPR Nining Indira Saleh dalam rapat Badan Kehormatan untuk membahas penghitungan ulang beberapa furnitur ruang Banggar. "Saat itu saya tanyakan apakah alat sadap masih ada, dan dia bilang tidak," ujar Pius.

Namun menurut Pius tidak ada bahasan lebih lanjut dalam rapat itu apakah alat terpasang atau tidak. "Rasionalnya kalau alat itu tidak ada harusnya penghematan bisa lebih besar," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat dilakukan penyesuaian anggaran renovasi ruang Banggar, Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa menyampaikan bisa menghemat anggaran hingga Rp 5,7 miliar. Penghematan ini diperoleh dari penggantian kursi dan sound system.

Namun menurut Pius, jika alat sadap tidak lagi dipasang seperti disampaikan sekjen, seharusnya ada penghematan tambahan senilai Rp 7,4 miliar lagi. "Jadi kalau ditotal anggarannya seharusnya bisa di bawah Rp 10 miliar."

Hanya, Pius tidak bisa memastikan apakah saat ini alat anti-sadap itu jadi dipasang atau tidak. "Silakan saja diperiksa," ujar dia. Di sisi lain dia juga mengaku tidak tahu dengan adanya pengadaan perangkat teknologi di ruang Banggar yang disampaikan oleh Ketua BURT Marzuki Alie.

Menurut dia pengadaan perangkat IT yang mencapai nilai Rp 7,5 miliar tidak pernah dibicarakan dari awal. "Jadi apakah ini dua hal yang terpisah dengan renovasi Banggar dan alat anti-sadap atau sama."

IRA GUSLINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.


Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.


Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Charles Jonas Mesang mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.


Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

28 Februari 2017

Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti
Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

DPR menyebut proyek jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan butuh anggaran pusat.