Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Minta Pers Cermati Politik Uang  

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers untuk mengoptimalkan upaya pembangunan demokrasi nasional, antara lain dengan turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah terkait isu politik uang.

"(Presiden) Meminta bantuan pers agar hal-hal yang mengkhawatirkan pembangunan demokrasi seperti pemilukada, apabila pemilukada disertai praktek tidak sehat seperti money politics," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di kantor Presiden, Senin, 6 Februari 2012. "Dengan begitu akan dihasilkan kepala daerah yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik."

Bagir dan sejumlah tokoh pers bertemu dengan Presiden menyangkut penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

Bagir mengatakan SBY sangat mencemaskan politik uang terjadi pada pemilukada karena akan menghambat pembangunan demokrasi Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat. SBY juga berpesan kepada pers untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dapat dipenuhi pers.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pers diminta terus berperan menjadi media bagi rakyat untuk melaksanakan `hak untuk tahu`. Pers berperan agar bagaimana agar masyarakat tahu masalah-masalah yang bersifat nasional maupun internasional," katanya.

WDA | ANT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

44 hari lalu

Bawaslu Ketat Awasi Politik Uang dan Media Sosial Selama Masa Tenang
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi


Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

31 Desember 2023

Menkopolhukam Mahfud Md menghadiri ibadah jelang Natal di Gereja Katedral Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.


Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

24 November 2023

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN


Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

27 Agustus 2023

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Dokumentasi: Unair.
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.


Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

18 Desember 2022

Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi, berbicara pada KTT peringatan EU-ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Uni Eropa  di Brussel, Belgia, 14 Desember 2022. REUTERS/Johanna Geron
Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.


Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Selebaran yang beredar pada Ahad, 14 Juli 2019, di aplikasi percakapan WhatsApp yang menyatakan kalau polisi memburu caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra, Wahyu Dewanto, karena diduga melakukan tindak pidana politik uang saat Pemilu 2019. Polisi membantah mengeluarkan selebaran tersebut. Sumber: Istimewa
Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.


Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Petugas menunjukkan barang bukti dugaan politik uang pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, 16 April 2019. Bawaslu Temanggung mengamankan sejumlah uang tunai pecahan Rp50.000. ANTARA
Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.


Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id
Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.


Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Perempuan-perempuan lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta melakukan gerakan menolak politik uang dalam pemilu. Salah satunya dengan memasang stiker anti-politik uang di setiap keluarga. (TEMPO/Shinta Maharani)
Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.


Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Artis Mandala Abadi Shoji (tengah) yang maju sebagai caleg berbincang dengan warga saat perayaan Maulid Nabi SAW di Kudus, Jateng (18/1). ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko
Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.