TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan DPR kembali memanggil pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk mendalami kejanggalan renovasi ruang rapat Badan Anggaran yang menelan biaya besar.
Anggota Badan Kehormatan, Salim S. Mengga, mengatakan akan meminta keterangan mengenai kinerja BURT dalam mengelola pengadaan dan urusan rumah tangga DPR. "Kami akan memanggil BURT untuk meminta klarifikasi pengadaan itu," ujar Salim di Jakarta, Senin, 6 Februari 2012.
Rapat ini dijadwalkan berlangsung siang ini pukul 14.00 WIB. Badan Kehormatan memanggil Ketua BURT Marzuki Alie dan Wakil Ketua Pius Lustrilanang. Namun hanya Pius yang menyatakan kesediaannya untuk hadir. Sedangkan Marzuki punya agenda lain.
Selain mendengar keterangan BURT, Badan Kehormatan juga akan mengklarifikasi keterangan Sekretaris Jenderal, Nining Indira Saleh, mengenai renovasi ruang Banggar itu. "Karena ini menyangkut ranah publik, baik secara perorangan, dan lembaga akan kami klarifikasi," ujar Salim.
Mengenai nama-nama yang mungkin melanggar kode etik karena menentukan spesifikasi tertentu dalam pengadaan furnitur, menurut Salim, Badan Kehormatan belum membuat kesimpulan. "Kami tidak mau terburu-buru menyebut nama, kami baru akan menyebut nama kalau proses klarifikasi sudah dilakukan."
Di sisi lain, Badan Kehormatan berharap proyek yang kontroversial ini tidak akan terulang pada masa berikutnya. Dia berharap ada perbaikan mekanisme dalam pengadaan di DPR. Jika BURT ditugaskan memeriksa detail anggaran, tidak hanya gelondongan, maka BURT harus bisa menjalankannya.
"Tidak boleh lagi asal tanda tangan dan melihat hanya gelondongan saja. Makanya akan kami klarifikasi tugas BURT apa dan tugas Sekjen apa," kata Salim.
Dalam pengadaan renovasi ruang Banggar ini, baik BURT dan Sekjen sama-sama mengelak bertanggung jawab. BURT menyatakan hanya menyepakati sejumlah anggaran dalam bentuk gelondongan, tanpa mengetahui detail. Sedangkan Sekjen berdalih penganggaran sudah dilakukan atas kesepakatan bersama dan persetujuan Badan Anggaran dan BURT.
IRA GUSLINA
