TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Pius Lustrilanang mengatakan penggantian kursi, sound system, dan lampu di ruang rapat Badan Anggaran DPR dikenakan biaya pembatalan 15 persen.
"Pihak kontraktor menyanggupi penggantian itu semua, tapi mereka meminta uang pembatalan sebesar 15 persen," kata Pius saat dihubungi Tempo, Jumat, 3 Februrari 2012.
Menurut Pius, permintaan uang pembatalan 15 persen dari pihak kontraktor ini belum disetujui oleh Sekretaris Jenderal DPR. “Sekretaris Jenderal DPR akan melihat terlebih dahulu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.”
Pius menjelaskan, kursi yang diganti adalah kursi anggota, kursi pimpinan sidang, dan kursi di ruang pimpinan. “Termasuk juga lampu di ruang rapat pimpinan dan sound system,” kata Pius. Meski begitu, ia belum mengetahui akan diganti seperti apa. “Penggantian kursi ini kan berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan,” tuturnya.
Pembongkaran ruang rapat Badan Anggaran DPR dilakukan pada 2 Februari pukul 23.00 WIB. Namun, pada saat pintu dibuka, lampu sengaja dimatikan agar tidak terlihat isi ruangan itu.
Pantauan Tempo, para pekerja dari beberapa jasa pengiriman barang dibantu petugas pengamanan dalam DPR mengangkut kursi impor itu. Prosesnya pun berlangsung tertutup, karena sambil menunggu giliran setiap kursi untuk dikeluarkan, pintu ruangan ditutup lagi. (baca: Ruang Rapat Banggar DPR Akhirnya Dibongkar)
Menurut penanggung jawab perusahaan pengiriman barang yang menolak disebutkan namanya, total kursi berjumlah 177 unit itu akan dikirim langsung ke PT Dekorindo Selbytra yang beralamat di Jalan T.B. Simatupang. Namun, untuk penempatan barang, tidak dikirim ke kantor pusat PT Dekorindo. "Dikirimnya ke gudang PT Dekorindo di kawasan Parung, Bogor," kata petugas itu.
Sebelumnya, juru bicara Sekretariat Jenderal DPR, Jaka Dwi Winarko, mengungkapkan rencana penggantian kursi ruangan Badan Anggaran. Menurut dia, pihak kontraktor sudah bersedia mengganti semua kursi mahal itu. "Waktunya sesingkat-singkatnya akan dilakukan," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Kamis, 2 Februari 2012.
Renovasi ruang Badan Anggaran mengundang polemik karena anggarannya yang terlampau mahal. Untuk ruangan dengan luas sekitar 300 meter itu, anggaran yang digunakan sejumlah Rp 20,3 miliar. Salah satu anggaran terbesar adalah untuk membeli kursi yang diimpor dari Jerman.
Kursi bermerek Vitra ini kabarnya seharga Rp 10 juta rupiah per buah. Sementara itu, untuk kursi pimpinan seharga Rp 12 juta per buah. Selain kursi, karpet yang digunakan juga dinilai terlalu berlebihan. Karpet ini juga diimpor dari luar negeri dengan harga Rp 5 juta per meternya. Selain itu, sistem pencahayaan dan sistem audio visual juga memakan anggaran tak murah.
Jaka mengatakan, penggantian hanya akan dilakukan pada kursi. Sedangkan untuk sistem pencahayaan, sistem audio visual, serta karpet tidak akan diganti. Alasannya, karpet sudah telanjur dipasang dan dilem. "Karpet sudah dipasang dan dilem, malah rugi kalau diangkat," ujarnya.
AFRILIA SURYANIS | DIMAS SIREGAR | FEBRIYAN
Berita Terkait
Ruang Rapat Banggar DPR Akhirnya Dibongkar
Kursi Diganti, Karpet Mahal Banggar Tak Dibongkar
Kursi Mahal Ruang Banggar Diganti Lebih Murah
Anggota Badan Anggaran Jangan Manja
Renovasi Ruang DPR Dinilai Hamburkan Uang
Kenaikan Anggaran DPR = Pemborosan Uang Negara
Badan Anggaran Nilai Ruangan Lama Tak Layak
Furnitur Banggar DPR Diganti Bertahap
BK DPR Rekomendasikan Audit Renovasi Ruang Banggar
