Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhaimin Disebut Minta Duit Lewat Dani Nawawi  

image-gnews
Muhaimin Iskandar. TEMPO/Imam Sukamto
Muhaimin Iskandar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos memberi kesaksian bahwa Dani Nawawi, orang yang mengaku sebagai staf khusus presiden, pernah meminta uang kepadanya atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Uang itu sebagai commitment fee lolosnya empat kabupaten di Papua menerima dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang dikerjakan PT Alam Jaya Papua.

"Ada permintaan dari Menteri," ujar Acos mengutip perkataan Dani dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Acos dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa I Nyoman Suisnaya, Sekretaris Jenderal Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Acos menyebut Dani bertugas menjadi penghubung antara pengusaha dan pihak Kementerian Transmigrasi. Dialah yang mempertemukan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati alias Nana (kini terpidana), dengan terdakwa Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan.

Kepada majelis hakim, Acos mengungkapkan, permintaan fee dari Dani itu disampaikan di ruangan kerja Nyoman Suisnaya. Ia tak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. “Uangnya (untuk Menteri Muhaimin) diserahkan ke Nyoman saja,” ujar Dani seperti ditirukan Acos.

Kasus ini terbongkar saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Nyoman bersama Dadong dan Dharnawati di kantor Kementerian Transmigrasi. Saat penangkapan, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian. Kata Acos mengutip Dharnawati, uang tersebut diminta Nyoman dan Dadong untuk kebutuhan Lebaran Menteri Muhaimin. Acos meyakini kebenaran keterangan Dharnawati.

Seperti diketahui, uang sebesar Rp 1,5 miliar tersebut diberikan Nana untuk memuluskan perusahaan memenangi tender proyek infrastruktur di empat kabupaten di Papua. Nilai proyek yang digarap Dharnawati mencapai Rp 73 miliar dari total nilai proyek Rp 500 miliar untuk 19 kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo pada pertengahan April 2011, Nyoman dan Dadong bertemu dengan Nana dan Dani di ruangan kerja Nyoman. Berdasarkan kesaksian Dharnawati, Dani lalu memperkenalkan diri sebagai staf khusus Presiden bagian Tim Penilai Akhir dan datang karena ditugaskan oleh Menteri Muhaimin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dani telah beberapa kali diperiksa KPK. Kepada wartawan, setelah ditanya penyidik Oktober tahun lalu, ia membeberkan uang dalam kardus durian itu memang akan diberikan kepada Muhaimin. Ia mengaku informasi itu diperoleh Dharnawati dari Nyoman dan Dadong.

“Dalam narasi permintaannya adalah untuk menanggulangi, jadi mohon ditalangi untuk menanggulangi kebutuhan THR Pak Menteri,” kata Dani. Muhaimin Iskandar berulang kali membantah keterlibatan dirinya. Menurut dia, namanya hanya dicatut oleh para terdakwa. "Kasus penyuapan yang dilakukan tidak terjadi sama sekali, tidak ada kaitan dengan saya," kata Muhaimin setelah menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK, Senin 3 Oktober 2011.

Kepada Tempo sebelum sidang, Nyoman Suisnaya mengatakan Muhaimin menerima fee proyek itu melalui staf khususnya, Ali Mudhori. "Yang saya tahu, Ali menerima uang 1 miliar lebih dari Sindu Malik," ujarnya. Pemberian uang, kata dia, dilakukan di lantai dua gedung Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta. Menurut Nyoman, Muhaimin tak mungkin tak tahu orang dekatnya menerima uang proyek di kementeriannya.

AGUSSUP | M. ANDI PERDANA | NUR ALFIAH | MITRA TARIGAN

Berita Terkait
Orang Dekat Muhaimin Dituding Terima Rp 1 Miliar
Tiga Orang Dekat Muhaimin Dipanggil di Persidangan 
Jaksa Berencana Panggil Muhaimin Pekan Depan 
Kisah Duit dalam Kardus Duren
Dharnawati Divonis Bersalah Sogok Anak Buah Muhaimin
Tersangka Suap: Menteri Butuh Duit untuk Kiai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Muhaimin Iskandar Mengaku Belum Jalin Komunikasi dengan Kubu Prabowo sejak Pilpres

2 hari lalu

Calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersilaturahmi Lebaran 1445 Hijriah di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 April 2024. Anies dan Muhaimin disertai keluarga masing-masing dalam acara tersebut. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Muhaimin Iskandar Mengaku Belum Jalin Komunikasi dengan Kubu Prabowo sejak Pilpres

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya belum berkomunikasi dengan pihak Prabowo setelah pelaksanaan Pemilu 2024.


Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

12 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelum menggelar rapat membahas duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi

PKB menyatakan pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo tak perlu di ruang publik karena PKB dan Gerindra punya visi sama.


Prabowo-Gibran akan Dilantik di IKN

17 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.  Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar
Prabowo-Gibran akan Dilantik di IKN

Presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka rencananya akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).


AHY Bersyukur Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan: Kalau di Tempat Lama, Hancur Lebur

26 hari lalu

Ketua Umum Partai Demomrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat bertemu dengan kadernya di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Dari pidatonya, AHY meminta para kadernya untuk mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas dan program di masa pemerintahanya dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
AHY Bersyukur Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan: Kalau di Tempat Lama, Hancur Lebur

AHY sebut Demokrat bersyukur karena meninggalkan Koalisi Perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.


Begini Respons Anies dan Muhaimin soal Surya Paloh Ditemui Prabowo

27 hari lalu

Pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Begini Respons Anies dan Muhaimin soal Surya Paloh Ditemui Prabowo

Anies dan Muhaimin merespons pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Begini respons mereka.


Muhaimin Iskandar Ogah Tanggapi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

28 hari lalu

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. FOTO/Instagram
Muhaimin Iskandar Ogah Tanggapi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

Muhaimin Iskandar tak mau menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.


Surya Paloh Terima Hasil Pemilu 2024, Anies Baswedan: Sikap Partai Harus Dihormati

29 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Surya Paloh Terima Hasil Pemilu 2024, Anies Baswedan: Sikap Partai Harus Dihormati

Menurut Anies Baswedan sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 harus dihormati.


Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

29 hari lalu

Saifullah Yusuf mengayuh becak saat berangkat mendaftar peserta pilkada Kota Pasuruan ke KPUD setempat, 6 September 2020. Foto: Istimewa
Sekjen PBNU Kritik PKB yang Lamban Terima Hasil Pilpres 2024, Sebut Terlalu Banyak Manuver

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyoroti lambannya PKB menyatakan penerimaan terhadap hasil Pilpres 2024. Ia membandingkan dengan Surya Paloh NasDem.


50 Tokoh Surati Parpol Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Begini Syarat Pengajuannya di DPR

39 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
50 Tokoh Surati Parpol Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Begini Syarat Pengajuannya di DPR

Partai politik memiliki peran penting untuk merealisasikan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.