Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Lambu Siaga Hadapi Penyisiran Polisi

image-gnews
Pemblokiran Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat oleh warga. sumbawanews.com
Pemblokiran Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat oleh warga. sumbawanews.com
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Warga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dalam keadaan siaga. Info yang diterima, terjadi penyisiran oleh aparat kepolisian setelah dibawa perginya 54 (bukan 53) tersangka  kerusuhan dari Rumah Tahahan (Rutan) Raba Bima, Kamis sore, 26 Januari 2012.

Sesuai hasil kesepakatan rapat warga, tidak satu pun orang luar diperkenankan masuk Lambu. Sebaliknya, polisi mengimbau mereka agar menyerahkan diri kembali ke Rutan secara baik-baik.

Warga Lambu yang juga anggota Front Rakyat Anti Tambang Mulyadin, 27 tahun, mengatakan belum ada keputusan rencana membawa kembali 54 orang tersebut ke Rutan Raba di Bima. “Kami masih dalam keadaan siaga. Ada isu terjadinya penyisiran oleh polisi,” kata Mulyadin, Sabtu sore 28 Januari 2012.

Semula, dalam rapat semalam, sudah ditetapkan untuk membawa kembali 54 warga yang telah ditetapkan sebagai tahanan peristiwa kerusuhan di Pelabuhan Penyeberangan Sape 24 Desember 2011 lalu.

Kemudian dijadwalkan melakukan pertemuan kembali di antara warga dari lima kecamatan; Lambu, Sape, Langgudu, Wera dan Ambalawi yang melakukan aksinya sehingga terjadinya pembakaran kompleks kantor Bupati Bima, Kamis 26 Januari 2012 lalu. Juga masih melakukan pendataan asal sembilan orang mahasiswa yang juga dibawa keluar Rutan.

Ketua Serikat Tani Nasional Nusa Tenggara Barat Ahmad Rifai menjelaskan bahwa warga meminta status tersangka di SP3-kan (dihentikan penyidikan perkaranya), deponering dan warga luar tidak diizinkan masuk. ‘’Ini murni konflik sosial dan mempertahankan sumber daya alam sebagai bentuk manifestasi pasal 33 UUD 1945,’’ kata Ahmad Rifai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, yang diinginkan adalah perdamaian rekonsiliasi tidak di bawah tekanan. ‘’Ini persoalan stabilitas,’’ ujar Rifai yang didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Juru bicara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) Ajun Komisaris Besar Sukarman Husein mengimbau para tahanan yang keluar dari Rutan agar secara baik-baik menyerahkan diri baik secara berombongan atau sendiri-sendiri.

Mereka ini sebagian besar sudah P21 (berkas lengkap) dan bahkan sudah dilimpahkan kepada penyidik. Kalau mereka menyerahkan diri bisa menjadi salah satu pemaaf di persidangan. ‘’Dari pada di tengah masyarakat tetap bermasalah,’’ ucapnya.

SUPRIYANTHO KHAFID


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

28 November 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

Kejahatan bisa terjadi kapan saja. Kewaspadaan amat penting, terlebih adanya kejahatan kebencian yang bisa tak terduga, bahkan terhadap aparat.


Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

7 Juni 2019

Pemimpin milisi RSF di Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. [AL JAZEERA]
Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

Dalam perang di Yaman tahun 2015, milisi RSF di Sudan dikirim ke Yaman dan mendapat dukungan, uang dan senjata, dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.


Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

20 Oktober 2017

Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam rangka mengevaluasi tiga tahun masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tempo/Adam Prireza
Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

Aliansi mahasiswa tetap demonstrasi meski waktu penyampaian pendapat sudah melebihi batas, yakni hingga pukul 18.00.


Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

18 September 2017

Petugas kepolisian berlindung dari serangan massa yang mengepung Gedung LBH, Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

Kapolda Metro Jaya ungkap alasan polisi menggunakan water
canon untuk membubarkan massa yang mengepung kantor LBH
Jakarta, Senin dinihari.


Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

18 September 2017

Kondisi Terakhir Kantor LBH Jakarta Pasca Bentrok,18 September 2017. Tempo/Yusuf
Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

Pagi ini Jalan Diponegoro di depan gedung LBH, Jakarta Pusat,
kembali dapat dilintasi kendaraan setelah bentrokan antara
polisi dan pengunjuk rasa.


Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

4 Agustus 2017

ilustrasi pemukulan. tbo.com
Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

Agung mengatakan kepolisian sebenarnya tak ingin ada insiden kekerasan saat pengamanan aksi mahasiswa Unisri.


Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

21 September 2016

REUTERS/Suhaib Salem
Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

Ribuan orang turun ke jalan ibu kota Kongo, Kinshasa, Senin lalu, untuk menentang penundaan pelaksanaan pemilu.


Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

29 Agustus 2016

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers ihwal hasil penyelidikan peristiwa bentrokan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan warga Desa Sarirejo. Keterangan pers itu dilaksanakan di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Lani Diana.
Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

Blokade dilakukan warga di area publik, yakni akses masuk utama Pangkalan Udara Soewondo. TNI AU tidak dapat menerapkan konsekuensi hukum ala militer.


Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

21 April 2016

Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.
Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

Polisi membubarkan pendukung Boki Nita karena memblokir jalan menunju bandara.


Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

9 Oktober 2014

Sekjen FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bumakmumin (tengah) dikawal petugas usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 Oktober 2014. Novel resmi ditahan Kepolisian atas ricuhnya ratusan massa FPI yang bentrok dengan polisi, saat unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ridwan Fuad
Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

Dia diancam maksimal 8 tahun penjara.