Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas: Penertiban Polisi Tidak Sesuai Protap

image-gnews
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh (kanan) dan Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis (tengah) memberikan keterangan pers terkait insiden berdarah Pelabuhan Sape Bima di Jakarta, (3/1). TEMPO/Amston Probel
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh (kanan) dan Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis (tengah) memberikan keterangan pers terkait insiden berdarah Pelabuhan Sape Bima di Jakarta, (3/1). TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh mengatakan penertiban yang dilakukan polisi di Bima tidak sesuai Protap. "Secara keseluruhan, ada lompatan prosedur yang dilakukan polisi saat melakukan tindakan represif," katanya pada acara konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, 03 Januari 2012.

Menurut penyelidikan Komnas, polisi melakukan pencegahan, perintah lisan, kemudian langsung tindakan dengan menggunakan senjata api. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, urutan tindakan represif yang harus dilakukan oleh polisi adalah pertama pencegahan, kemudian perintah lisan, dilanjutkan oleh kendali tangan kosong, selanjutnya kendali senjata tumpul.Tahap kelima adalah senjata kimia (gas air mata, semprotan cabe) dan yang terakhir adalah kendali dengan senjata api.

Ridha mengatakan, "Polisi melakukan tahap 1 dan 2 kemudian langsung ke tahap 6.” Jadi menurutnya, tindakan 3,4,5 tidak dilakukan oleh polisi.

Pada peristiwa penindakan represif tersebut, dalam laporannya, Komnas melaporkan bahwa polisi tetap melakukan perlawanan terhadap warga padahal warga sudah menuruti perintah polisi untuk mundur. "Masyarakat tidak melakukan penyerangan atau perlawanan terhadap polisi," kata Ridha.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh video yang ditayangkan pada konferensi pers. Dari video yang dirilis Komnas, terlihat masyarakat sangat kooperatif, tapi polisi tetap juga memukuli warga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada juga gambar anak belasan tahun yang dibawa ke pinggir pantai dan ditendangi petugas kepolisian. Terlihat juga polisi menembak warga dari jarak jauh. Dalam rekaman video itu pihak kepolisian juga terlihat mengumpulkan selongsong peluru.

Kasus itu dilatarbelakangi aksi penolakan warga dengan melakukan aksi demo. Tuntutan mereka adalah untuk mencabut SK Bupati yang memberikan izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara untuk kegiatan eksplorasi mineral logam emas dan mineral pengikutnya.

Aksi yang sudah berlangsung sejak tanggal 19 Desember 2011 ini puncaknya dibubarkan oleh polisi pada tanggal 24 Desember 2011. Pembubaran itu mengakibatkan tiga orang meninggal dan puluhan luka-luka.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

28 November 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

Kejahatan bisa terjadi kapan saja. Kewaspadaan amat penting, terlebih adanya kejahatan kebencian yang bisa tak terduga, bahkan terhadap aparat.


Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

7 Juni 2019

Pemimpin milisi RSF di Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. [AL JAZEERA]
Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

Dalam perang di Yaman tahun 2015, milisi RSF di Sudan dikirim ke Yaman dan mendapat dukungan, uang dan senjata, dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.


Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

20 Oktober 2017

Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam rangka mengevaluasi tiga tahun masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tempo/Adam Prireza
Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

Aliansi mahasiswa tetap demonstrasi meski waktu penyampaian pendapat sudah melebihi batas, yakni hingga pukul 18.00.


Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

18 September 2017

Petugas kepolisian berlindung dari serangan massa yang mengepung Gedung LBH, Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

Kapolda Metro Jaya ungkap alasan polisi menggunakan water
canon untuk membubarkan massa yang mengepung kantor LBH
Jakarta, Senin dinihari.


Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

18 September 2017

Kondisi Terakhir Kantor LBH Jakarta Pasca Bentrok,18 September 2017. Tempo/Yusuf
Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

Pagi ini Jalan Diponegoro di depan gedung LBH, Jakarta Pusat,
kembali dapat dilintasi kendaraan setelah bentrokan antara
polisi dan pengunjuk rasa.


Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

4 Agustus 2017

ilustrasi pemukulan. tbo.com
Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

Agung mengatakan kepolisian sebenarnya tak ingin ada insiden kekerasan saat pengamanan aksi mahasiswa Unisri.


Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

21 September 2016

REUTERS/Suhaib Salem
Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

Ribuan orang turun ke jalan ibu kota Kongo, Kinshasa, Senin lalu, untuk menentang penundaan pelaksanaan pemilu.


Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

29 Agustus 2016

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers ihwal hasil penyelidikan peristiwa bentrokan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan warga Desa Sarirejo. Keterangan pers itu dilaksanakan di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Lani Diana.
Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

Blokade dilakukan warga di area publik, yakni akses masuk utama Pangkalan Udara Soewondo. TNI AU tidak dapat menerapkan konsekuensi hukum ala militer.


Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

21 April 2016

Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.
Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

Polisi membubarkan pendukung Boki Nita karena memblokir jalan menunju bandara.


Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

9 Oktober 2014

Sekjen FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bumakmumin (tengah) dikawal petugas usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 Oktober 2014. Novel resmi ditahan Kepolisian atas ricuhnya ratusan massa FPI yang bentrok dengan polisi, saat unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ridwan Fuad
Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

Dia diancam maksimal 8 tahun penjara.