Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IPW: Pemerintah Peralat Polisi Musuhi Warga  

image-gnews
Sejumlah pengunjukrasa terlibat aksi saling dorong dengan Polisi saat melakukan unjukrasa di kantor  Gubernur NTB, Mataram, beberapa waktu lalu. Dalam unjuk rasa ini, pengunjukrasa yang tergabung dalam
Sejumlah pengunjukrasa terlibat aksi saling dorong dengan Polisi saat melakukan unjukrasa di kantor Gubernur NTB, Mataram, beberapa waktu lalu. Dalam unjuk rasa ini, pengunjukrasa yang tergabung dalam "Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Lambu" menyampaikan tuntutan agar segera bentuk pertambangan di wilayah Kabupaten Bima dihentikan. ANTARA/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan benturan yang melibatkan polisi dan warga tidak melulu karena ketidakbecusan polisi. "Sumber pemicunya juga karena keberpihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta kepada pengusaha," ujar Neta dalam siaran pers yang dikeluarkan IPW.

Dia mengatakan pemihakan itu membuat pemerintah dapat memperalat polisi untuk membantai rakyat. Nasionalisme pejabat pemerintah, kata Neta, terkikis dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing.

"Uang sudah membuat mereka seperti agen-agen asing di negara sendiri," ujarnya. Sikap itu dinilai Neta membuat pejabat pemerintah tak lagi peduli dengan nasib, hak, dan akar budaya rakyat. "Inilah yang membuat rakyat terusir dari tanah kelahirannya," ujarnya.

Keberpihakan pemerintah pada pengusaha dinilainya membuat polisi tidak bisa profesional dalam menjalankan tugas. "Polisi tidak pernah membantu rakyat memperjuangkan hak-hak hidupnya," ujar Neta.

Untuk kasus perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan, polisi seharusnya menangkap pengusaha dan pejabat pemerintah. "Yang terjadi justru rakyat diberondong dengan peluru saat memperjuangkan haknya," ujarnya. Padahal pengusaha telah merusak sumber hidup rakyat dan pemerintah punya andil dalam pemberian izin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan wajar jika masyarakat menilai polisi sebagai centeng pengusaha. "Polisi ogah menjadi mediator pembela kepentingan rakyat," ujarnya. Neta mengatakan polisi dan pemerintah harus berusaha bersikap prorakyat, agar tindak kekerasan terhadap warga yang terjadi di Bima tidak berulang.

Kemarin bentrokan antara warga dan polisi pecah di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa itu bermula ketika ratusan warga Kecamatan Lambu berunjuk rasa dengan memblokir Pelabuhan Sape.

Mereka menuntut Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, mencabut izin eksplorasi pertambangan emas sebuah perusahaan yang mendapat konsesi lahan 24.800 hektare. Polisi membubarkan paksa demonstrasi tersebut, sehingga berakhir ricuh. Akibatnya dua orang tewas.

M. ANDI PERDANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

28 November 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Awas, Kejahatan Kebencian Bisa Berujung Fatal

Kejahatan bisa terjadi kapan saja. Kewaspadaan amat penting, terlebih adanya kejahatan kebencian yang bisa tak terduga, bahkan terhadap aparat.


Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

7 Juni 2019

Pemimpin milisi RSF di Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. [AL JAZEERA]
Jejak Milisi RSF Sudan yang Diduga Membuang Mayat ke Sungai Nil

Dalam perang di Yaman tahun 2015, milisi RSF di Sudan dikirim ke Yaman dan mendapat dukungan, uang dan senjata, dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.


Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

20 Oktober 2017

Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam rangka mengevaluasi tiga tahun masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tempo/Adam Prireza
Polisi Minta Bubar, Demonstran Mahasiswa Mengaji

Aliansi mahasiswa tetap demonstrasi meski waktu penyampaian pendapat sudah melebihi batas, yakni hingga pukul 18.00.


Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

18 September 2017

Petugas kepolisian berlindung dari serangan massa yang mengepung Gedung LBH, Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Alasan Polisi Pakai Water Canon Bubarkan Pengepung LBH Jakarta

Kapolda Metro Jaya ungkap alasan polisi menggunakan water
canon untuk membubarkan massa yang mengepung kantor LBH
Jakarta, Senin dinihari.


Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

18 September 2017

Kondisi Terakhir Kantor LBH Jakarta Pasca Bentrok,18 September 2017. Tempo/Yusuf
Pasca Bentrok di Depan LBH, Jalan Diponegoro Sudah Bisa Dilintasi

Pagi ini Jalan Diponegoro di depan gedung LBH, Jakarta Pusat,
kembali dapat dilintasi kendaraan setelah bentrokan antara
polisi dan pengunjuk rasa.


Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

4 Agustus 2017

ilustrasi pemukulan. tbo.com
Penjelasan Kapolda Sumsel Soal Polisi Memukul Mahasiswa Unsri

Agung mengatakan kepolisian sebenarnya tak ingin ada insiden kekerasan saat pengamanan aksi mahasiswa Unisri.


Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

21 September 2016

REUTERS/Suhaib Salem
Bentrokan Pemilu di Kongo, 44 Orang Tewas

Ribuan orang turun ke jalan ibu kota Kongo, Kinshasa, Senin lalu, untuk menentang penundaan pelaksanaan pemilu.


Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

29 Agustus 2016

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers ihwal hasil penyelidikan peristiwa bentrokan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan warga Desa Sarirejo. Keterangan pers itu dilaksanakan di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Lani Diana.
Komas HAM Temukan 10 Fakta Bentrok TNI AU dan Warga di Medan

Blokade dilakukan warga di area publik, yakni akses masuk utama Pangkalan Udara Soewondo. TNI AU tidak dapat menerapkan konsekuensi hukum ala militer.


Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

21 April 2016

Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.
Pendukung Permaisuri Sultan Ternate Bentrok dengan Polisi  

Polisi membubarkan pendukung Boki Nita karena memblokir jalan menunju bandara.


Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

9 Oktober 2014

Sekjen FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bumakmumin (tengah) dikawal petugas usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 Oktober 2014. Novel resmi ditahan Kepolisian atas ricuhnya ratusan massa FPI yang bentrok dengan polisi, saat unjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ridwan Fuad
Novel FPI Ditahan Mulai Hari Ini  

Dia diancam maksimal 8 tahun penjara.