Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 16 orang anggota DPR/MPR RI mendeklarasikan berdirinya Kaukus Penyelamatan Bangsa, di gedung DPR/MPR, Senin (6/1) siang. Kaukus ini bertujuan untuk menyatukan diri dan membangun kebersamaan tekad dalam menghadapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara yang terakumulasi dan semakin meningkat akibat berbagai kebijakan pemerintah. "Pada prinsipnya, kita punya komitmen agar bangsa ke depannya selamat dan rakyat yang berdaulat bisa menjadi raja di negerinya sendiri," kata Ali Masykur Musa, politikus asal F-PKB, yang memoderatori acara deklarasi. "Dan, kita merasa terusik terhadap setiap kebijakan yang merugikan rakyat. Kita harus ambil bagian untuk meluruskan dengan orientasi kepada rakyat," tambah dia. Cuma, ia menolak menjelaskan sejak kapan ide pembentukan kaukus ini muncul. Marwah Daud Ibrahim dari F-PG, yang membacakan deklarasi, menyebutkan kaukus tersebut bersifat sangat non-formal dan lintas fraksi. Tapi, sangat fokus terhadap tujuan yang akan dicapainya. Orang-orang di dalamnya mewakili dirinya sendiri, dan tidak mewakili fraksi atau golongannya. Marwah, satu-satunya politikus erempuan dalam acara ini, menolak jika kaukus tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Adaoun anggota DPR/MPR yang ikut menandatangani pendirian kaukus ini adalah A.M. Fatwa, Alvin Lie, Samuel Koto dari Fraksi Reformasi; Julius Usman, Haryanto Taslam, Meilono Suwondo dari Fraksi PDI Perjuangan; Marwah Daud Ibrahim, Ariady Ahmad, Fahmi Idris, Sarwoko Serjohoedojo, Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar; Ali Masykur Musa, Chatibul Umam Wiranu, Effendy Choirie, Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; dan Ahmad Muqowam dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Jumlah itu masih mungkin bertambah setelah berakhirnya reses pada 13 Januari mendatang. Dalam deklarasi ini, sejumlah penggagas berbicara secara bergantian dengan menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja DPR. Secara umum, kaukus ini akan memfokuskan kerjanya untuk mengkritisi kebijakan kenaikan harga (BBM, listrik dan telpon), divestasi saham Indosat, sistem pemilu agar proporsional terbuka, membatalkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002, yang memberikan pembebasan tuntutan pidana terhadap para konglomerat (release and discharge). Alvin Lie dari Fraksi Reformasi menyoroti kondisi perekonomian saat ini yang dinilai sudah sangat memprihatinkan. "Angka pengangguran sangat tinggi, dan harga-harga naik di luar jangkauan rakyat," kata dia. Mengenai Inpres No. 8 Tahun 2002, Alvin menilai hal itu merupakan pencerminan intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif. Itu terlihat dengan hilangnya aspek pidana dalam kasus konglomerat yang memperoleh pembebasan utang dari pemerintah. Sementara, Meliono dari Fraksi Banteng menilai tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan elit politik sudah sangat menurun. "Banyak berita buruk mengenai DPR. Ketuanya (Akbar Tanjung) yang terpidana, dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR, justru ditolak oleh masyarakat," kata dia. Seperti Alvin, ia juga menilai penyelesaian utang para konglomerat bermasalah tidak transparan. "Beban yang harus ditanggung sebagian orang, justru secara gebyah uyah ditimpakan kepada rakyat banyak," kata Meliono. Khusus mengenai tujuan dan landasan dari kaukus ini, Ali Masykur Musa menyatakan saat ini mereka sedang menyusun sebuah buku yang mencakup hal itu. "Buku itu akan menjadi blue print (pedoman) kaukus ini ke depan," kata dia. Sedangkan Fatwa menilai kaukus ini memiliki kelebihan karena sifatnya yang non-formal dan lintas fraksi. "Kalau lewat birokrasi fraksi akan sulit dalam kebersamaan," kata dia. (Budi Riza--Tempo News Room)
Iklan
