TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai agenda ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan mereka antitransparansi. Ia pun menilai agenda ini membuktikan DPR berperilaku sama dengan eksekutif yang gemar menghamburkan anggaran negara.
"Kalau dengan cara yang sembunyi seperti ini artinya DPR memang antitransparansi dan tidak mau agenda politiknya terbuka kepada publik," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa 6 Desember 2011.
Sebelumnya sejumlah rombongan anggota DPR diam-diam melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka di antaranya adalah rombongan Komisi IV, Komisi IX, serta Badan legislatif. Komisi IV yang bertolak ke empat negara--Amerika, Cina, Jepang, dan India--beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Sedangkan Komisi IX bertolak menuju Korea Selatan dan Hong Kong. Mereka beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sementara Badan Legislatif berangkat ke Cina untuk melakukan studi banding soal pengawasan obat dan makanan.
Abdullah mengatakan DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat seharusnya menjadi panutan bagi kementerian atau instansi lainnya dalam hal penghematan anggaran. Ia mengatakan DPR yang mengetahui bahwa banyak kementerian melakukan praktek pemborosan dengan kunjungan ke luar negeri seharusnya menggunakan fungsi pengawasannya.
"Seharusnya DPR bisa menggunakan instrumen fungsi pengawasan dan anggaran mereka untuk membatasi anggaran eksekutif untuk hal yang tak perlu seperti ini. Bukan malah jadi meniru perilaku eksekutif," ujarnya.
Abdullah menambahkan studi banding yang dilakukan oleh DPR selama ini juga tak jelas hasilnya. Karena itu dia meminta DPR menghentikan aksi jalan-jalan ke luar negeri ini. "Ini hanya soal jalan-jalan. Kalau mau mempelajari best practice kan tidak harus ke sana langsung, banyak cara yang sudah kami sarankan tapi tidak ada yang didengarkan," tuturnya.
FEBRIYAN