Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasien Miskin Surabaya Tak Lagi Dapat Obat Gratis  

image-gnews
Salah satu sudut instalasi rawat darurat RSUD DR Soetomo Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
Salah satu sudut instalasi rawat darurat RSUD DR Soetomo Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Mulai pagi ini, Senin, 5 Desember 2011, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya tak lagi menggratiskan biaya obat bagi pasien miskin nonkuota atau yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berasal dari Surabaya.

Direktur RSU Dr Soetomo Surabaya, Dodo Anondo, menjelaskan sikap tegas tersebut terpaksa diambil karena sampai saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum melunasi kewajibannya menanggung biaya pengobatan pasien miskin nonkuota. "Semula ada desakan supaya kami berlakukan tarif normal kepada seluruh pasien nonkuota Jamkesmas," katanya kepada Tempo, Senin, 5 Desember 2011.

Namun karena alasan kemanusiaan, RSU Dr Soetomo hanya menggratiskan biaya dokter maupun pelayanan terhadap pasien rawat jalan dan pasien yang berobat ke klinik. Sedangkan obat harus dibeli sendiri di klinik atau di apotek.

Selain karena tunggakan Pemerintah Kota Surabaya belum dibayar dalam setahun ini, jatah obat bagi pasien miskin nonkuota Jamkesmas Surabaya sudah habis. "Bagi pasien miskin yang kondisinya parah dan harus rawat inap dan menjalani operasi, kami tetap berikan pelayanan gratis," ujar Dodo. Meski gratis, namun pihak rumah sakit tetap akan menagihnya kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Sejak 16 November 2011 lalu, RSU Dr Soetomo sudah berkirim surat kepada Pemerintah Kota Surabaya. Surat bernomor 956/11522/301/2011 itu berisi tentang permintaan pelunasan tunggakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin nonkuota selama setahun sebesar Rp 52,7 miliar.

Dalam surat itu, RSU Dr Soetomo juga mengancam akan menghentikan seluruh pelayanan pasien miskin nonkuota Jamkesmas jika hingga tanggal 1 Desember utang tersebut tak dilunasi. Namun, dengan alasan kemanusiaan, RSU Dr Soetomo pada 30 November menggelar pertemuan dan menyimpulkan hanya akan menghentikan pemberian obat secara gratis. Sedangkan biaya dokter, perawat maupun operasi masih tetap gratis.

Dodo menjelaskan RSUD dr Soetomo sudah empat kali melakukan penagihan sejak Maret 2011, tapi hingga saat ini belum ada kepastian kapan dibayarkan. Data yang ada di RSU Dr Soetomo, dari sekitar seribu pasien miskin yang berobat, 70 persen di antaranya adalah pasien miskin nonkuota asal Kota Surabaya. Pihak RSUD dr Soetomo menghadapi kesulitan karena jatah obat untuk keluarga miskin dari Kota Surabaya sudah habis.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Mudjib Affan, mengatakan juga telah mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera melunasi tunggakannya. "Pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD tahun 2011 dan Rancangan APBD tahun 2012 Kota Surabaya mandek. Itu dijadikan alasan sehingga tidak bisa membayar," tutur Mudjib.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal tunggakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut,  Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengusulkan formulasi berupa pemotongan jatah bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk Kota Surabaya. Hasil pemotongan langsung diberikan kepada RSU Dr Soetomo untuk melunasi tunggakan pelayanan pasien miskin.

Saat ini terjadi ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan pembahasan PAK APBD 2011 dan RAPBD 2012. DPRD mencoret anggaran pembelian 64 mobil Isuzu Panther dan Mitsubishi Pajero Sport.

Mobil Isuzu Panther akan dibagikan kepada seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) se-Kota Surabaya. Adapun Mitsubishi Pajero Sport diberikan kepada anggota Muspida, yakni Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepala Kejaksan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Akibat pencoretan tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ngambek dan mogok melakukan pembahasan lanjutan.

Kisruh antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya berakibat molornya pengesahan PAK APBD tahun 2011 maupun APBD tahun 2012. Banyak program anggaran yang tidak bisa segera dicairkan, termasuk anggaran untuk membayar biaya pelayanan kesehatan keluarga miskin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Esty Martiana, mengatakan pihaknya terus akan melobi RSUD Dr Soetomo untuk tetap menerima pengobatan dan memberikan obat secara gratis bagi pasien miskin nonkuota Jamkesmas. "Kami akan lakukan pertemuan. Pasti kami lunasi, tapi pelayanan terhadap pasien miskin jangan sampai ditolak," katanya.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

36 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. shutterstock.com
Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka 2024 yang berlangsung mulai 12 Februari hingga 31 Oktober 2024.


Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

44 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat.


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Ganjar dan Anies Baswedan Bahas Soal UKT Mahal Saat Debat Capres, Ini Penjelasan Istilah UKT

51 hari lalu

Ganjar dan Anies Baswedan Bahas Soal UKT Mahal Saat Debat Capres, Ini Penjelasan Istilah UKT

UKT mahal yang memberatkan mahasiswa disinggung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat Capres. Ini penjelasan uang kuliah tunggal.


Ganjar Bikin Program Satu Sarjana untuk Keluarga Miskin Demi Indonesia Maju

23 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menggunakan pakaian adat Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat menggunakan pakaian adat Madura tiba untuk menjalani debat perdana calon wakil presiden untuk pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ganjar Bikin Program Satu Sarjana untuk Keluarga Miskin Demi Indonesia Maju

Ganjar mengatakan perlu ada dukungan, kerja sama, dan karakter yang kuat dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia unggul.


Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

3 Desember 2023

Foto bersama Ganjar Pranowo saat bertemu sukarelawan di Nusa Tenggara Barat, Minggu, 3 Desember 2023. Humas Tim Media Ganjar
Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pendidikan sebagai jembatan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.


Ganjar-Mahfud Md Bicara Soal Firli Bahuri hingga HGU IKN 190 Tahun di UMJ

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat hadir pada acara dialog terbuka bersama Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 23 November 2023. Dalam dialog yang dihadiri mahasiswa, para kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut pasangan capres dan cawapres menyampaikan visi dan misinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ganjar-Mahfud Md Bicara Soal Firli Bahuri hingga HGU IKN 190 Tahun di UMJ

Ganjar dan Mahfud Md. membahas sejumlah isu dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Apa saja yang dibahas?


Rekomendasi 3 Drama Korea Tentang Anak Tertukar, Bikin Penonton Jengkel dan Haru

18 November 2023

The Golden Spoon. Dok. Disney+ Hotstar.
Rekomendasi 3 Drama Korea Tentang Anak Tertukar, Bikin Penonton Jengkel dan Haru

Drama korea bertema anak tertukar kerap menyajikan cerita menarik dan tak pernah basi.


Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak, DKR Ungkit Banyak Siswa Miskin Belum Dapat Sekolah

25 Juli 2023

Pengurus DKR Kota Depok bersama orang tua dan anak dari keluarga miskin menggeruduk Balai Kota Depok di Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Senin, 24 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak, DKR Ungkit Banyak Siswa Miskin Belum Dapat Sekolah

DKR berharap Wali Kota Depok dapat memberikan jalan keluar agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan haknya untuk bersekolah.


Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 persen per Maret 2023, BPS: Masih Lebih Tinggi Ketimbang Sebelum Pandemi

17 Juli 2023

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 persen per Maret 2023, BPS: Masih Lebih Tinggi Ketimbang Sebelum Pandemi

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengumumkan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta orang.