Rabu, 23 Mei 2018

Mengapa PDIP Emoh Pilih Busyro Lagi?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Busyro Muqoddas. TEMPO/Imam Sukamto

    Busyro Muqoddas. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengungkapkan alasan tak terpilihnya kembali Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, Busyro tak terpilih karena melakukan pembunuhan karakter terhadap partai politik.

    Ia bahkan mengatakan bahwa sikap Busyro yang kerap mengkritik parlemen dan partai politik sebagai sikap antidemokrasi. "Kritiknya tidak lagi membangun dan konstruktif, tapi sudah mengarah pembunuhan karakter parpol di Indonesia. Sikap tersebut sama dengan sikap antidemokrasi," ujarnya melalui pesan singkat, Senin, 5 Desember 2011.

    Pekan lalu, Busyro dipastikan lengser dari kursi Ketua KPK. Dalam pemilihan di Komisi Hukum, ia kalah telak dari pimpinan KPK yang baru, Abraham Samad. Lengsernya Busyro ini memang sudah banyak diduga karena ia kerap melakukan kritik pedas kepada DPR dan partai-partai politik.

    Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia ini sempat menyoroti gaya hidup hedonisme para anggota parlemen. Ia juga menyebut menteri yang berasal dari partai politik menyedot anggaran negara.

    Ahmad Basarah menilai, pernyataan Busyro ini merupakan bentuk pembusukan kepada partai politik. Kritik yang dilayangkan Busyro menurutnya tak tepat karena tak konstruktif dan justru menjadi hal yang destruktif. "Pak Busyro sebagai Ketua KPK telah masuk dalam perangkap gerakan antipartai dengan berbagai pernyataannya di publik yang sering menyerang eksistensi parpol," ujarnya.

    Soal pemilihan Abraham Samad, Ahmad Basarah mengatakan lebih karena kebutuhan melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh KPK. Menurutnya, sosok Abraham Samad yang masih muda dan bersemangat tinggi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin KPK.

    "Figur seperti ini yang akan menjadikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan didedikasikan semata-mata untuk tujuan national interest yang mahapenting, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lainnya," ujarnya.

    FEBRIYAN


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Teror di Indonesia Meningkat, RUU Anti Terorisme Belum Rampung

    RUU Anti Terorisme tak kunjung rampung padahal Indonesia telah menghadapi rangkaian serangan dalam sepekan, dari tanggal 8 sampai 16 Mei 2018.