Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menhan Setuju Anggota TNI Belum Ikut Pemilu

image-gnews
Ratusan narapidana mendengarkan sosialisasi pemilu pilpres di LP Pajangan, Bantul, Yogyakarta (20/6). KPU Bantul menggelar sosialisasi pemilu pilres, karena napi juga memiliki hak pilih. Foto: ANTARA/Regina Safri
Ratusan narapidana mendengarkan sosialisasi pemilu pilpres di LP Pajangan, Bantul, Yogyakarta (20/6). KPU Bantul menggelar sosialisasi pemilu pilres, karena napi juga memiliki hak pilih. Foto: ANTARA/Regina Safri
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan belum saatnya anggota Tentara Nasional Indonesia diikutkan dalam pemilihan umum. "Nantilah, nanti kalau anggota TNI ikut memilih malah jadi rumit," ujar Purnomo usai memberi ceramah dalam seminar ketahanan energi di daerah perbatasan, di Jakarta, Kamis, 24 November 2011.

Menurut Purnomo, saat ini yang diperlukan adalah pembenahan sistem perpolitikan yang ada. Hal ini mendesak untuk melahirkan sistem pemilu yang lebih baik. Soal diberikannya kembali hak TNI untuk ikut memilih, menurut dia tidak perlu dulu dibahas sekarang. "Perbaiki dulu sistem politik agar berjalan lebih baik, dan lebih stabil, ujarnya.

Purnomo  justru khawatir kalau anggota TNI kembali dibolehkan memilih justru akan memancing perdebatan lagi. Secara normatif, menurut dia UUD 1945 memang memberikan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Tetapi untuk mencapai itu, menurutnya perlui tahapan. "Pikiran ke depan iya, tapi tidak perlu sekarang," ujarnya.

Purnomo pun menyarankan, kalau tetap ada wacana mengembalikan hak anggota TNI dalam pemilu, tidak dilakukan dalam pemilu mendatang. Saat ini dia meminta energi lebih difokuskan untuk menata hal lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wacana dikembalikannya hak pilih anggota TNI dan Polri kembali muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sudah mulai dibahas komisi II DPR. Pemerintah dan DPR sudah sepakat akan merampungkan RUU ini pada Maret 2012 mendatang.


IRA GUSLINA


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.


Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.


Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memanjatkan doa di depan makam Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dalam acara ziarah nasional TNI di taman makam pahlawan nasional Kusumanegara, Yogyakarta, 28 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.


Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan saat sertijab Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.


Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.


Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan keterangan dalam Rapim TNI Tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.


Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.   ANTARA/M Rusman
Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.


Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Kasad Jenderal TNI Budiman. TEMPO/Dasril Roszandi
Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.


SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.


Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) memberi hormat kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta (7/2). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.