TEMPO Interaktif, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto, menolak wacana penghapusan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Pembubaran pengadilan tipikor daerah dinilai hanya akan memperumit proses penegakan korupsi.
"Kalau pengadilan tipikor daerah dibubarkan, apa proses pengadilan korupsi akan dikembalikan ke pengadilan? Ini malah akan kacau," kata Bibit Samad Riyanto seusai menghadiri acara pelatihan peningkatan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Hotel Bumi Surabaya, Senin, 7 November 2011.
Bibit menambahkan, berdirinya pengadilan tipikor di sejumlah ibu kota provinsi saat ini sudah sangat membantu proses percepatan sidang tindak pidana korupsi. Kalapun dinilai proses di pengadilan tipikor daerah banyak memvonis bebas pelaku korupsi, Bibit meminta agar semuanya diteliti kebenaranya.
"Memang ada yang bebas, tapi banyak pula yang dihukum, tidak bisa disamakan semua," kata Bibit. Kalaupun bebas, Bibit menilai, semuanya sudah melalui proses pertimbangan hukum yang berlaku.
Bibit menilai, usulan pembubaran pengadilan tipikor tidak akan efektif untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi. Dia mencontohkan, jika pengadilan tipikor di Papua dibubarkan, misalnya, maka akan tidak mungkin untuk mendatangkan terdakwa ke Jakarta. Selain jarak yang cukup jauh, proses pemusatan pengadilan di Jakarta hanya akan membuat menumpuknya kasus korupsi dan semakin membuat penanganan menjadi sangat lamban.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyerukan pembubaran seluruh pengadilan tipikor di daerah. Mahfud menilai, pengadilan tipikor di daerah hanya akan mengacaukan sistem hukum yang telah ada. Bahkan, Mahfud berani menyimpulkan jika kinerja pengadiilan tipikor di daerah lebih buruk dari pengadilan umum.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
