BIN Tak Diberi Kewenangan Menangkap dan Menahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR memastikan lembaga intelijen tidak akan diberikan kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap siapapun. Kewenangan penangkapan dan penahanan hanya diberikan kepada lembaga penegak hukum.

    "Untuk menggali informasi, intelijen tidak ada penahanan dan penangkapan. Itu tegas kami sampaikan," kata Wakil Ketua Komisi, Agus Gumiwang Kartasasmita ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan lembaga pegiat hak asasi manusia, Kontras dan Imparsial di Gedung DPR, Senin 26 September 2011.

    Menurut Agus, lembaga intelijen memang perlu diberikan kewenangan yang fleksibel untuk memperluas dan memperdalam pengaturan informasi dalam suatu kasus tertentu. "Penangkapan dan penahanan hanya sebagai forum, tapi kami tidak setuju mereka (intelijen) diberikan penggalangan info," ujar dia.

    Agus mengatakan, sebagai pelaksana fungsi pencegahan terhadap potensi timbulnya ancaman keamanan nasional, lembaga intelijen harus kaya informasi. Untuk menggali informasi, lembaga intelijen bisa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. "Gali info di tempat penegak hukum itu, tapi enggak sampai ikut campur tangan," kata politikus Partai Golkar ini.

    Lembaga intelijen, dalam hal ini Badan intelijen Negara (BIN), juga tidak bisa serta merta meminta lembaga penegak hukum untuk melaksanakan penangkapan atau penahanan, karena memang tidak memiliki wewenang tersebut.

    Agus mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen, BIN akan dijadikan koordinator intelijen, mulai dari intelijen Polri, TNI, dan lembaga kementerian. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN pun harus dengan pertimbangan DPR. "Lembaga penegak hukum wajib berkoordinasi dengan BIN, tapi tetap berpegangan pada undang-undang yang mengatur dirinya."

    Selain penangkapan dan penahanan, kewenangan lembaga intelijen yang sempat memicu kontroversi adalah penyadapan. Soal penyadapan ini, Agus mengatakan DPR sepakat memberikannya kepada BIN, tapi dengan batasan dan rambu yang sangat ketat. "Kalau aparat intelijen melakukan pelanggaran dalam penyadapan, sanksinya sudah masuk dalam salah satu ayat," katanya.

    Ia menyebutkan penyadapan hanya dapat dilakukan terkait isu-isu tertentu, antara lain, tindak pidana terorisme, separatisme, dan spionase. "Jadi sangat dibatasi, tidak bisa menyadap sembarangan."

    MAHARDIKA SATRIA HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.