Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekjen PDIP: Jangan Perpanjang Polemik Rangkap Jabatan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak akan memperpanjang polemik soal perangkapan jabatan di partai dengan di eksekutif. Dalam rapat rutin partai disepakati DPP tetap akan mempertahankan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden sekaligus Ketua Umum PDIP. “Jika ada pernyataan dari beberapa anggota dewan pertimbangan pusat (Deperpu) PDIP agar Megawati mengundurkan diri dari jabatan ketua umum atau menunjuk pelaksana harian hal itu hanyalah sekedar pertimbangan,” ujar Sutjipto, Sekretaris Jenderal PDIP, kepada pers seusai rapat di kantor DPP Jalan Pecenongan Jakarta Selatan, Selasa (19/2). Namun Sutjipto menyayangkan pertimbangan para sesepuh PDIP itu tidak ditujukan langsung kepada DPP melainkan melalui media massa. “Lagipula surat Deperpu Agustus tahun lalu yang mengusulkan agar ketua umum tetap dipegang Megawati walaupun sudah dilantik sebagai presiden belum disusul oleh surat lainnya dengan isi yang bertentangan,” ujar Sutjipto. Alasan untuk tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum, menurut Sutjipto, sesuai dengan hasil konggres di Bali dan Semarang. Sedangkan untuk mengganti ketua umum harus melalui kongres luar biasa (KLB) partai yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 dari seluruh cabang melalui rapat cabang. “Toh hingga saat ini tidak ada yang mengusulkan hal tersebut,” ujar Sutjipto. Lebih lanjut Sutjipto menjelasakan utnuk jabatan rangkap belum ada aturan yag tegas baik di publik ataupun dalam internal partai. Sejauh ini DPP juga mempertimbangkan kondisi partai jika Megawati diminta mengundurkan diri maka akan semrawut. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini. “Saya juga bertaruh kalau pak Amien (Rais) tidak akan melepaskan jabatan ketua umum partai,” kata dia. Mengenai indikasi perpecahan di partai berlambang banteng dalam bulatan itu, Sutjipto mengatakan hal itu sebagai bagian dari sejarah partai. Penyebabnya, kata dia, karena ketidaksiapan SDM ketika kebebasan berdemokrasi terbuka. Tanpa mau menyebut adanya perpecahan di tubuh partainya, Sutjipto hanya menhatakan bahwa partainya perlu melakukan konsolidasi. Termasuk menyelesaikan masalah di DPD dan DPC. Pada saat rapat masih berlangsung sekitar 30 orang kader PDIP dari berbagai cabang di Jawa Timur mendatangi kantor DPP. Mereka berdemo dan menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan DPP yang membekukan tujuh kepengurusan DPC yaitu Surabaya kota Tulungagung, Kediri, Mojokerto,Gresik, Pasuruan dan Lumajang. Keputusan itu dianggap sebagai rekayasa DPD Jatim yang memberi laporan palsu kepada DPP. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

12 menit lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

15 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

23 menit lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran pada H-2 atau 8 April 2024


Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

27 menit lalu

Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA
Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

Kalimantan Timur menjadi penerima dana karbon pertama Forest Carbon Partnership Facility di Asia Pasifik.


Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

27 menit lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

Korea Selatan menutup bangsal rumah sakit besar karena tak ada dokter.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

34 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

38 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurjaman. Kredit: Tim Media Persikabo 1973
Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 setelah kekalahan telak 5-2 di kandang Persik Kediri pada Kamis malam, 28 Maret 2024.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

46 menit lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

51 menit lalu

Sebanyak 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo resmi terbentuk. Foto diambil di UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor UNS Periode Tahun 2024-2029 melalui rapat pleno yang digelar Senin, 25 Maret 2024. Panitia beranggotakan 15 orang itu diketuai oleh Mohammad Jamin yang juga merangkap sebagai anggota.