Sekjen PDIP: Jangan Perpanjang Polemik Rangkap Jabatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak akan memperpanjang polemik soal perangkapan jabatan di partai dengan di eksekutif. Dalam rapat rutin partai disepakati DPP tetap akan mempertahankan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden sekaligus Ketua Umum PDIP. “Jika ada pernyataan dari beberapa anggota dewan pertimbangan pusat (Deperpu) PDIP agar Megawati mengundurkan diri dari jabatan ketua umum atau menunjuk pelaksana harian hal itu hanyalah sekedar pertimbangan,” ujar Sutjipto, Sekretaris Jenderal PDIP, kepada pers seusai rapat di kantor DPP Jalan Pecenongan Jakarta Selatan, Selasa (19/2). Namun Sutjipto menyayangkan pertimbangan para sesepuh PDIP itu tidak ditujukan langsung kepada DPP melainkan melalui media massa. “Lagipula surat Deperpu Agustus tahun lalu yang mengusulkan agar ketua umum tetap dipegang Megawati walaupun sudah dilantik sebagai presiden belum disusul oleh surat lainnya dengan isi yang bertentangan,” ujar Sutjipto. Alasan untuk tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum, menurut Sutjipto, sesuai dengan hasil konggres di Bali dan Semarang. Sedangkan untuk mengganti ketua umum harus melalui kongres luar biasa (KLB) partai yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 dari seluruh cabang melalui rapat cabang. “Toh hingga saat ini tidak ada yang mengusulkan hal tersebut,” ujar Sutjipto. Lebih lanjut Sutjipto menjelasakan utnuk jabatan rangkap belum ada aturan yag tegas baik di publik ataupun dalam internal partai. Sejauh ini DPP juga mempertimbangkan kondisi partai jika Megawati diminta mengundurkan diri maka akan semrawut. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini. “Saya juga bertaruh kalau pak Amien (Rais) tidak akan melepaskan jabatan ketua umum partai,” kata dia. Mengenai indikasi perpecahan di partai berlambang banteng dalam bulatan itu, Sutjipto mengatakan hal itu sebagai bagian dari sejarah partai. Penyebabnya, kata dia, karena ketidaksiapan SDM ketika kebebasan berdemokrasi terbuka. Tanpa mau menyebut adanya perpecahan di tubuh partainya, Sutjipto hanya menhatakan bahwa partainya perlu melakukan konsolidasi. Termasuk menyelesaikan masalah di DPD dan DPC. Pada saat rapat masih berlangsung sekitar 30 orang kader PDIP dari berbagai cabang di Jawa Timur mendatangi kantor DPP. Mereka berdemo dan menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan DPP yang membekukan tujuh kepengurusan DPC yaitu Surabaya kota Tulungagung, Kediri, Mojokerto,Gresik, Pasuruan dan Lumajang. Keputusan itu dianggap sebagai rekayasa DPD Jatim yang memberi laporan palsu kepada DPP. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.