Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pers Diminta Awasi RUU Intelijen

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Sains Estetika Teknologi mengajak komunitas pers bersikap kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara. Alasannya, beleid itu sangat berkaitan dengan kerja jurnalistik karena membatasi informasi apa saja yang bisa diakses publik.

Padahal, tiap hari juru warta berusaha mengakses informasi dari berbagai badan publik, lantas mengolah dan menyajikannya kepada khalayak. "Semakin eksklusif informasi itu, semakin tinggi nilainya. Dalam menjalankan fungsi kontrol, tak jarang pers harus mempublikasikan dokumen yang dianggap rahasia oleh instansi tertentu," ujar Wakil Direktur Yayasan, Agus Sudibyo, dalam sebuah diskusi di Jakarta, 1 Juli 2011.

Menurutnya, pers yang ada di garis depan relasi komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara negara rentan terkena dampak negatif beleid tersebut. Ada beberapa masalah dalam naskah Undang-Undang Intelijen yang berkait erat dengan pers, yaitu kerahasiaan informasi intelijen, juga wewenang penyadapan dan penangkapan oleh lembaga intelijen.

Ia mengaku heran melihat komunitas pers Indonesia seolah hanya menonton pergulatan politik antara parlemen, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Agus berpendapat pers harus serius menyikapi perkembangan pembahasan beleid itu agar tak terlambat seperti dalam kasus pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun Undang-Undang Pornografi. Saat itu, kata Agus, pers telat sadar adanya beleid yang membahayakan kebebasan pers, lantas baru bereaksi keras saat ada yang jadi korbannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Munculnya regulasi antikebebasan pers jangan-jangan tidak murni karena DPR dan pemerintah yang konservatif atau transaksional, tapi juga karena komunitas pers tidak berbuat signifikan untuk mencegahnya," tutur Agus.

Dia mendesak media massa dan juga Dewan Pers menyampaikan sikap politisnya terkait calon aturan itu. "Pers harus secara tegas meminta penundaan pengesahan UU Intelijen jika teryata pasal yang mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan informasi belum dihapuskan di dalamnya," katanya.

BUNGA MANGGIASIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Disetujui Pimpin BIN, BG Berterima Kasih kepada Sutiyoso

8 September 2016

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Budi Gunawan menyampaikan visi misi saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 7 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Disetujui Pimpin BIN, BG Berterima Kasih kepada Sutiyoso

Budi Gunawan mengapresiasi Komisi I dan para anggota Dewan lain yang memuluskan proses uji kelayakan dan kepatutannya di DPR.


Penjelasan Pentingnya Kemenhan Punya Badan Intelijen Sendiri

9 Juni 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Penjelasan Pentingnya Kemenhan Punya Badan Intelijen Sendiri

Intelijen di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi sumber daya dalam negeri yang bisa mendukung pertahanan.


Sutiyoso Ingin BIN Diberi Kewenangan Panggil Orang

29 Februari 2016

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. TEMPO/Imam Sukamto
Sutiyoso Ingin BIN Diberi Kewenangan Panggil Orang

BIN tidak menangkap, tapi ingin memanggil seseorang untuk mendalami sebuah informasi.


Intel Indonesia Dituding Mata-matai Warga dengan FinFisher  

27 Januari 2016

techgenie.com
Intel Indonesia Dituding Mata-matai Warga dengan FinFisher  

Salah satu lembaga yang disebut menggunakan spyware itu adalah
Lembaga Sandi Negara.


Tim Pengawas Intelijen Negara Dibentuk  

26 Januari 2016

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (tengah) berfoto bersama Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan) sebelum menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Tim Pengawas Intelijen Negara Dibentuk  

Tim pengawas ini merupakan tim dari DPR, bukan tim dari Komisi I.


Bentuk Tim Pengawas Badan Intelijen Negara, Ini Janji DPR

3 Juli 2015

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berpose saat bersiap untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. Sutiyoso memaparkan sejumlah visi dan misinya mengenai ancaman ideologi, terorisme, separatisme yang mulai melalui dunia maya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Bentuk Tim Pengawas Badan Intelijen Negara, Ini Janji DPR

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan tim eksternal pengawas intelijen negara. Bertugas mengoreksi kinerja intelijen yang selama ini tak terawasi.


BIN Tak Masalah Diawasi Tim Pengawas Intelijen

15 Juni 2015

Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman. TEMPO/Imam Sukamto
BIN Tak Masalah Diawasi Tim Pengawas Intelijen

Pembentukan tim pengawas intelijen akan berdampak positif pada citra BIN di masyarakat.


Pemerintah Apresiasi Pembentukan Tim Pengawas BIN  

15 Juni 2015

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2015. Andi mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan opsi yang akan diambil atas Budi Gunawan pada malam ini. Tempo/Aditia Noviansyah
Pemerintah Apresiasi Pembentukan Tim Pengawas BIN  

Pemerintah menyambut baik rencana DPR yang ingin membuat tim untuk mengawasi Badan Intelijen Negara.


Awasi BIN, DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen  

15 Juni 2015

Ki-ka: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman tertawa sebelum mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, 14 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Awasi BIN, DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen  

Tim Pengawas Intelijen terdiri atas 14 anggota DPR yang diwakili setiap fraksi dan pimpinan komisi.


Sutiyoso Calon Kepala BIN, Aher: Selamat dan Baguslah Itu  

10 Juni 2015

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso. TEMPO/Dasril Roszandi
Sutiyoso Calon Kepala BIN, Aher: Selamat dan Baguslah Itu  

Posisi Kepala BIN strategis untuk menentukan langkah pimpinan negara.