TEMPO Interaktif, Surakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, menargetkan ada 100 kota yang mengembangkan program menuju kota layak anak pada 2014 nanti. Provinsi Jawa Tengah mengunggulkan Kota Semarang untuk menjadi kota layak anak paling maju di Jawa Tengah.
Linda menjelaskan, saat ini terdapat 70 kota dan kabupaten yang dinilai memiliki program pengembangan menuju kota layak anak. “Mereka telah memiliki komitmen dan telah diimplementasikan dalam bentuk program,” katanya saat pers conference usai pembukaan Konferensi Kota Layak Anak Tingkat Asia Pasifik di Surakarta, Kamis 30 Juni 2011.
Dia mengakui hingga saat ini belum ada kota atau kabupaten yang telah menjadi kota layak anak. “Semua baru menuju kota layak anak,” kata Linda. Dia menjelaskan jumlah penduduk yang besar serta luas negara menjadi kendala untuk mewujudkan kota layak anak.
Dia mengilustrasikan, pada 2010 kemarin, Kota Bandung memiliki 2,4 juta penduduk. Di kota tersebut terdapat 31 kecamatan, 156 kelurahan, 11 desa serta 15.932 rukun tangga. Berdasarkan luasan serta jumlah penduduk, pemerintah kesulitan untuk memastikan bahwa tiap anak sudah terpenuhi hak-haknya. “Hal itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah,” kata Linda.
Pihaknya justru memberikan apresiasi bagi Kota Surakarta yang dinilai mampu membuat serangkaian program untuk pengembangan kota menuju layak anak. “Oleh karena itu, konferensi internasional ini diselenggarakan di Surakarta,” kata Linda. Dirinya berharap, peserta konferensi yang diikuti perwakilan 19 negara tersebut bisa menyaksikan langsung aplikasi program layak anak yang telah dikembangkan oleh kota Surakarta.
Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, menjelaskan pihaknya telah membelanjakan anggaran cukup besar untuk meluncurkan program kota layak anak. Dia mencontohkan, anggaran kesehatan untuk masyarakat yang pada lima tahun lalu hanya Rp 1,3 miliar, saat ini berkembang menjadi Rp 19 miliar. “Sepertiganya dinikmati oleh anak-anak,” kata Joko.
Selain itu, saat ini kota tersebut juga telah menganggarkan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) sebagai pendamping Bantuan Operasional Sekolah. Jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 23 miliar. Selain itu, mereka juga membangun beberapa taman cerdas serta perpustakaan di tiap kelurahan. “Anggaran tidak jadi masalah, yang penting komitmen antara pemerintah, legislatif dan masyarakat,” kata Joko Widodo.
AHMAD RAFIQ
