MA Tolak Kasasi Bob Hasan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa Mohamad ”Bob” Hasan. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pemotretan hutan lindung dan areal pemetaan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dilakukan PT Mapindo Parama ini divonis bersalah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Selain itu diharuskan membayar ganti rugi kepada negara sebesar US$ 243,7 juta dan denda Rp 15 miliar. Ketua majelis hakim kasasi M Syafiuddin Kartasasmita SH mengemukakan hal ini kepada Tempo, Kamis (12/7), di ruang kerjanya lantai II, Gedung MA.

    Isi putusan kasasi Nomor 826K/Pid/2001 menjelaskan bahwa bos Nusamba Grup ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia menggunakan dana reboisasi untuk proyek dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang digarap PT Mapindo Parama. Akibarnya, negara dirugikan triliunan rupiah. Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan majelis hakim banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang diketuai I Gde Sudharta. ”MA tetap menyatakan Bob Hasan harus bertanggung jawab. Kami menilai putusan PT sudah betul,” ujar Kartasasmita.

    Menurut Ketua Muda MA bidang Pidana Umum ini, putusan kasasi dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2001. Sidang dipimpin Kartasasmita dengan hakim anggota M Said Harahap dan H Soekirno serta panitera Joko Suyatno. Dalam putusan kasasi itu, kata Kartasasmita, MA hanya memperbaiki isi putusan PT DKI mengenai kualifikasi jenis tindak pidana atas diri terdakwa.

    Dengan keluarnya putusan kasasi ini, dia menjelaskan, Kejaksaan Agung dapat melaksanakan eksekusi, kendati Bob Hasan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan ini. ”Kasasi ini sifatnya final. Jadi, sekali pun Bob mengelak, dia tetap bertanggung jawab,” tegas Kartasasmita. (maria hasugian/sukma n loppies)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.