Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Etnis Tionghoa Butuh Pengakuan Lebih dari Sekedar Ditetapkannya Imlek Sebagai Hari Besar Nasional

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) Ester Yusuf Purba menegaskan, penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, bukanlah sesuatu hal yang sangat penting bagi etnis Tionghoa. “Esensinya adalah penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa,” tandas Ester kepada Tempo News Room, saat dihubungi per telepon di Jakarta, Minggu (17/2) malam. Menurut Ester yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ialah memperbaiki status kewarganegaraan dan menghapuskan kontrol militer terhadap etnis Tionghoa. Sebab selama ini, tutur Ester, sepak terjang etnis Tionghoa selalu diawasi secara ketat oleh militer Indonesia. Sebagai contoh dia menyebutkan adanya Badan Koordinasi Masalah Cina di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Mengenai status kewarganegaraan, Ester mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak Etnis Tionghoa yang tidak dilayani hak-hak sipilnya oleh negara. Dicontohkan, bagi etnis Tionghoa, diperlukan dokumen Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Surat itu digunakan untuk mendapatkan hak-hak sipil dari negara, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. “Tanpa itu mereka tidak bisa memperoleh semua itu,” ujarnya. Dia sendiri menceritakan pengalaman pribadinya yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Kartu Keluarganya, hanya namanya saja yang dilingkari, sementara suami dan anak-anaknya, tidak memperoleh perlakuan itu. Selain itu, warga etnis Tionghoa yang berada di Tegal Alur dan Cibinong, tidak mendapatkan hak-hak sipilnya. “Mungkin karena mereka miskin,” ujarnya memberi contoh. Diceritakannya, ketika warga etnis Tionghoa yang berada di dua lokasi itu ingin membuat KTP, mereka disuruh ganti agama. “Sampai sekarang mereka enggak punya akte kelahiran,” imbuhnya. Ester bersuamikan pria batak ini mebantah jika dikatakan kultur etnis Tionghoa tertutup. Kendati begitu dia tak memungkiri adanya sebagian warga etnis Tionghoa yang bersikap seperti itu. Dia sendiri menegaskan, kultur etnis Tionghoa itu sudah dihancurkan sejak zaman Orde Baru. “Saya sendiri tidak bisa bahasanya,” tambahnya. Ester mengakui, memang sampai saat ini ada prasangka-prasangka rasial antara etnis Tionghoa dengan warga Indonesia satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menghilangkan prasangka rasial tersebut, menurut dia, etnis Tionghoa harus lebih berperan aktif terjun dalam masalah-masalah bangsa, termasuk dengan lingkungannya sendiri. (Faisal Assegaf)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 menit lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap

15 menit lalu

Fabio Quartararo dan Alex Rins saat berakhsi di MotoGP 2024. (Foto: Yamaha)
Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap

MotoGP Spanyol 2024 akan bergulir akhir pekan ini. Simak jadwal lengkap dan klasemennya.


Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

24 menit lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.


OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

29 menit lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich

toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para ibu agar tidak menciptakan generasi sandwich. Apa itu?


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

33 menit lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Azwar Anas Minta Kalbar Optimalkan Potensi untuk Birokrasi Berdampak

35 menit lalu

Azwar Anas Minta Kalbar Optimalkan Potensi untuk Birokrasi Berdampak

Anas berpesan agar ASN mampu mengubah wajah birokrasi.


Usai Putusan MK, Cak Imin Bertemu Surya Paloh di NasDem Tower Sore Ini

38 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambangi NasDem Tower di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. Cak Imin tiba pada pukul 16.12 WIB didampingi Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wasekjen PKB Syaiful Huda. TEMPO/Adinda Jasmine
Usai Putusan MK, Cak Imin Bertemu Surya Paloh di NasDem Tower Sore Ini

Mantan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Islandar menyambangi NasDem Tower usai putusan MK.


Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

40 menit lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan

PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.


Ahmad Syaikhu Minta Anies Dukung Kader PKS Maju Pilgub Jakarta

46 menit lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Ahmad Syaikhu Minta Anies Dukung Kader PKS Maju Pilgub Jakarta

Menurut dia, Anies saat ini sudah menjadi tokoh nasional, sehingga jangan didegradasi kembali sebagai tokoh daerah.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.