"Komisi I akan komprehensif, hati-hati, dan memperhatikan masukan dari masyarakat," kata Mahfudz ketika dihubungi, Kamis 12 Mei 2011. "Beberapa usulan dari pemerintah menuai pro-kontra, kami akan membahas lebih mendalam."
RUU Intelijen adalah rancangan inisiatif DPR yang dilontarkan akhir tahun lalu. Pemerintah menanggapi rancangan itu dengan memberikan sejumlah usulan yang direkapitulasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah dibahas secara internal oleh Komisi Pertahanan kemarin.
Mahfudz mengatakan, berdasarkan rapat internal komisi, sebanyak 54 poin dalam DIM sudah selesai dibahas. Dari jumlah itu, ada beberapa poin usulan dari pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. "Soal pemeriksaan intensif, penyadapan, dan koordinasi antarlembaga intelijen," kata dia.
Komisi juga menyoroti sejumlah poin krusial yang terdapat di dalam rancangan, antara lain soal perlunya komisi pengawasan lembaga intelijen, kerahasiaan informasi, serta akuntabilitas dan transparansi kerja intelijen. "Itu perbedaan yang substansial," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Mahfudz mengatakan, komisi sebenarnya menargetkan pengesahan rancangan rampung pada bulan Juli mendatang ketika masa sidang keempat DPR berakhir. Namun, karena saking banyaknya poin krusial yang berpotensi menuai reaksi protes dari masyarakat, komisi tidak menutup kemungkinan untuk menuntaskan pembahasan rancangan dalam masa sidang berikutnya. "Kami usahakan masa sidang ini bisa selesai, tapi nanti pembahasan pasti berlangsung sangat dinamis," kata dia menandaskan.
MAHARDIKA SATRIA HADI