Agus mengatakan, TNI tak bisa mendahului mengambil sikap dalam perompakan kapal Gemini. Sebabnya, tataran kebijakan koordinasi di lapangan dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Nanti hasil koordinasi itu yang harus dilakukan TNI, ya, kami lakukan," kata dia.
Keterlibatan TNI dalam operasi penyelamatan, kata Agus, juga tergantung sikap resmi Pemerintah Singapura. Seperti diketahui, kapal Gemini berbendera Singapura. "Kami serahkan sepenuhnya tindakan-tindakan tergantung dari Pemerintah Singapura," ujar Agus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tubagus Hasanuddin, meminta Presiden Yudhoyono mendesak Pemerintah Singapura untuk segera menyelamatkan kapal MV Gemini. Alasannya, ada 13 WNI yang menjadi awak kapal tersebut.
"Pemerintah harus 'G to G' (government to government) minta tolong selamatkan 13 WNI kita. Presiden juga bisa mendesak Pemerintah Singapura," kata Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR.
Hasanuddin tak memungkiri bahwa pihak yang paling berkompeten untuk memimpin operasi penyelamatan kapal Gemini adalah Pemerintah Singapura. Posisi Indonesia hanya membantu.
MAHARDIKA SATRIA HADI
